MOMENTUM, Bandarlampung--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandarlampung dan jajarannya harus dapat melakukan pengawasan dan penindakan dengan maksimal.

Tidak hanya politik uang, tapi juga dugaan mobilisasi Aparat Sipil Negara (ASN) dan kelompok masyarakat atau Rukun Tetangga (RT) di kota setempat, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) September 2020.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD), Gindha Ansori Wayka melalui siaran pers yang diterima harianmomentum.com, Senin (24-2-2020).

“Pengawasan bukan hanya fokus pada politik uang semata, tapi juga adanya dugaan mobilisasi ASN,” kata Ginda.

Lebih lanjut Ginda meminta Bawaslu dan jajarannya, dalam hal ini Panwaslu Kecamatan se-Bandar Lampung, untuk bekerja secara benar berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

"Semoga mereka memiliki integritas yang baik dalam mengawal Pilkada di Bandarlampung," ujarnya.

Menurut Ginda, Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan se-Bandarlampung akan bekerja sangat berat dalam hal pengawasan. Sebab akan terjadi pertarungan banyak calon.

“Didalamnya bisa saja terjadi upaya menghalalkan segala cara, baik oleh calon maupun tim pemenangan. Termasuk terjadinya politik uang dan sejenisnya,” jelasnya.

Tidak kalah pentingnya, sambung dia, harus diawasi secara ekstra terkait keberadaan ASN dan kelompok masyarakat. Karena salah satu kandidat punya hubungan sebagai pernikahan (suami istri) dengan penguasa kota setempat (walikota).

"Di beberapa kesempatan Walikota Bandarlampung menjelaskan bahwa beliau tidak cuti dalam Pilkada di Kota Bandarlampung saat ini. Jangan sampai hal ini dimanfaatkan sekelompok orang untuk memenangkan salah satu calon,” harapnya.

Sehingga, lanjut dia, perlu diantisipasi dan diawasi. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diduga. “Apalagi terjadinya mobilisasi ASN dan pengurus kelompok masyarakat guna memilih dan memenangkan salah satu calon," papar Gindha.

Lebih lanjut dia mengatakan, pada dasarnya semua elemen masyarakat sepakat untuk menolak terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pilkada.

“Karena upaya-upaya tersebut dapat saja menjadi persoalan atau mempengaruhi dalam menentukan pemimpin yang berdedikasi dan berintegritas di tengah masyarakat,” ujarnya.

Karenanya, netralitas itu sangat penting dalam Pilkada. “Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pemimpin yang mumpuni. Memiliki karakterisrik sebagai pemimpin yang berintegritas. Sehingga dapat menjadi panutan dan penyelesai persoalan masyarakat, khususnya di Bandarlampung khususnya,” terangnya.(ril)

Editor: Agung Chandra W