MOMENTUM, Bandarlampung--Keinginan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang ramah investasi dalam waktu dekat ini akan terealisasi. Meskipun ada penolakan dari beberapa kelompok buruh, namun presiden tampaknya akan tetap mewujudkan keinginannya agar Indonesia melalui kegiatan investasi dapat melakukan percepatan ekonomi. 

Kekayaan alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang besar harus digunakan dengan bijaksana dan terarah agar tidak menjadi ladang korupsi yang hanya membuat negara pesakitan. Dengan kegiatan ekonomi Indonesia saat ini memiliki konsentrasi penuh terhadap pembangunan infrastruktur sehingga lahan investasi masih sangat lebar untuk dibuka. Jika diamati, ada tiga  peluang investasi yang berpotensi untuk berkembang pesat di Indonesia.

Pertama, peluang bisnis di Indonesia sangat besar. Bicara soal bisnis, Indonesia bisa dikatakan negara yang memiliki peluang bisnis yang cukup besar disektor apapun, baik fisik maupun jasa. Bidang-bidang yang dapat disentuh adalah bidang kesehatan, teknologi, makanan, pelayanan sosial, pendidikan dan e-commers. Sehingga investasi, khususnya dibidang makanan dan pelayanan sosial sangat menunjang untuk dikembangkan karena kebutuhan manusia semakin meningkat setiap harinya. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan RI bahwa investasi harus diarahkan salah satunya pada investasi yang bergerak dibidang makanan dan layanan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.

Kedua, infrastruktur belum merata di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur belum usai. Visi Presiden Jokowi tentang pemerataan infrastruktur seperti jalan tol, fasum, bandara, pelabuhan dan terminal masih menjadi agenda yang penting di lima tahun menjabat. Karena pembangunan infrastruktur masih mayoritas dikerjakan di pulau jawa. Project terbaru yang juga membuka peluang investasi besar-besaran adalah pembangunan ibukota baru di Paser-Penajam, Kalimantan Timur.

Ketiga, sumber daya manusia. Prioritas pemerintah Indonesia adalah pembangunan sumber daya manusia agar menjadi manusia yang unggul dan berdaya saing. Sri Mulyani dalam sebuah acara menyampaikan bahwa pentingnya pembangunan SDM dilakukan untuk menghentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sehingga investasi dibidang SDM bagi pemerintah merupakan agenda prioritas. Skema yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan perlindungan sosial yang komprehensif. Dengan demikian, segala akses dibindang kesehatan, pendidikan, hukum, dan kesetaraan gender bisa diakses lebih mudah dilakukan oleh masyarakat.

Menurut Sri Mulyani (Menteri Keuangan RI), hingga saat ini investasi masih banyak bergerak di sektor infrastruktur karena dalam lima tahun kedepan pemerintah berkomitmen mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara lain. Namun investasi dibidang lain juga perlu mendapatkan perhatian agar prekonomian memiliki variasi yang mengundang investor untuk datang membangun prekonomian bangsa ini. 

Pasar prekonomian Indonsesia juga meningkat hingga mencapai 6 persen. Sehingga peluang investasi semakin besar. Presiden Jokowi juga berupaya untuk membuka investasi yang lebih natural agar para pelaku ekonomi bisa lebih konpetitif. Mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi semester I 2019 mencapai Rp395,6 triliun, terdiri atas realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp182,8 triliun yang naik 16,4 persen dan realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar 212,8 triliun yang naik 4,0 persen dibanding periode tahun lalu. Sehinggan dengan meningkatnya kebutuhan pasar di beberapa sektor juga menjadi peluang untuk menguatkan investasi.

Namun, dalam realisasi investasi tersebut, potensi keterhambatan tetap ada dan perlu diantisipasi. Hambatan yang paling fundamental adalah perizinan investasi yang terlalu ketat dan banyak menghabiskan waktu dalam pengurusan administrasi. Adanya kondisi ini membuat banyak investor sedikit berpikir ulang melakukan investasi karena kekacaun birokraksi dan bertele-telenya aturan yang ada. Sehingga percepatan penerapan aturan baru yang dirumuskan oleh DPR sesuai dengan permintaan presiden tentang Omnibus Law dibidang investasi perlu dipercepat agar investasi bisa direalisasikan dalam waktu singkat. Dengan adanya kemudahan investasi, kita bisa mengundang banyak investor datang melakukan investasi sehingga lapangan kerja terbuka lebar untuk masyarakat.

Kendala kedua adalah pembagian lahan garap antar BUMN dan Swasta. Thomas S. Lembong (Kepala BKPM) mengatakan bahwa salah satu keluhan investor di Indonesia adalah BUMN selalu mendapatkan tempat spesial dari pemerintah sehingga perusahaan swasta sulit berkembang. Dengan kondisi seperti ini, seharusnya BUMN dan Swasta perlu membangun mitra kerja yang jelas agar proyek pemerintah bisa dikerjakan oleh BUMN dan Swasta. Mitra kerja ini juga akan membuat suasana BUMN dan Swasta lebih kondusif dan bersahabat. Dominasi BUMN juga bisa diminimalisir dengan mitra kerja yang sudah direalisasikan. Presiden melalui menteri bisa membuat kebijakan dengan tujuan membuka keran investasi agar lebih banyak sehingga memperbaiki neraca prekonomian negara yang tidak jarang berada pada kondisi yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir.

Masalah yang ketiga adalah sumber daya manusia yang belum merata kualitasnya. Kita tahu, pada tahun 2018 ada perekrutan tenaga kerja asing dalam jumlah besar-besarnan untuk mengerjalan beberapa proyek negara di beberapa titik. Ketika ditelisik, alasan perekrutan tersebut adalah minimnya kompetensi masyarakat Indonesia dalam melakukan pekerjaan, disisi lain kerja efesien sangat dibutuhkan karena tenggang waktu yang tidak panjang. Hal ini menandakan bahwa perlu penguatan atau peningkatan kompetensi bagi masyarakat Indonesia agar berdaya saing dalam dunia kerja. 

Target yang perlu ditumbuhkan agar prekonomian bisa melesat adalah meningkatnya etos kerja, kedisiplinan, fleksibilitas, dan daya saing agar tidak terjadi kesenjangan dengan pekerja asing yang sengaja direkrut karena rendahnya kualitas yang kita miliki. Upaya ini harus direalisasikan agar tidak lagi menjadi penghambat bagi prekonomian kita. Erick Tohir (Menteri BUMN) mengatakan bahwa kemajuan negara kita ditentukan dengan manusianya, karena apapun yang dihasilkan oleh perkembangan zaman saat ini tetap dikendalikan oleh kehendak manusia itu sendiri.(**)

Oleh: Nur Alim MA, penulis adalah pemerhati bidang politik dan pemerintahan, menetap di Kota Malang.