MOMENTUM, Bandarlampung--Sejumlah kalangan mendesak pemerintah kota (Pemkot) Bandarlampung menyetop pembangunan Flyover di jalan Sultan Agung dan beberapa proyek mercusuar lainnya.

Penolakan itu disuarakan oleh Anggota Komisi II DPRD Bandarlampung, Hetti Friskatati. Menurut politisi partai golkar itu saat ini pemkot punya banyak tunggakan yang harus diselesaikan. Sehingga pembangunan proyek mercusuar sebaiknya ditunda.

“Seharusnya proyek- proyek besar pemkot ditunda. Anggarannya digeser untuk penanganan corona agar lebih maksmial,” tegas Hetti kepada harianmomentum.com, Rabu (3-6-2020). 

“Apa urgensinya pembangunan flyover itu? Seharusnya pemkot lebih bijaksana untuk menundanya. Begitupun pembangunan gedung parkir, pasar smep dan lainnya,” jelas Hetti.

Jika ditinjau ulang, semua proyek tersebut belum mendesak. Lebih baik ditunda tahun depan. “Saat ini yang dibutuhkan adalah introspeksi diri. Yang lebih dikedepankan adalah bagaimana caranya rakyat agar terhindar dari wabah Covid-19," tegasnya. 

Hal senada disampaikan IB Ilham Malik, Akademisi Universitas Bandarlampung (UBL) sekaligus Pengamat Tata Kota dan Trasportasi Lampung.

Ilham menilai, rencana pemkot membangun flyover dan sejumlah proyek lain dalam kondisi saat ini justru menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.

"Seharusnya, program ini disesuaikan dengan isu global yakni pandemi Covid-19. Saya menyadari bahwa program pembangunan flyover adalah sebuah program yang sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum pandemi ini muncul," kata Ilham yang juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Lampung itu, Rabu (3-6-2020).

Menurut dia, walikota dan jajaran seharusnya mempertimbangkan kembali rencana program pembangunan yang telah dicanangkan sebelumnya. 

"Bukan berarti pembangunan flyover tidak penting. Tetapi ada hal lain yang harus lebih diutamakan serta perlu dipertimbangkan," ucapnya.

Dia menjelaskan, anggaran pembangunan flyover yang mencapai Rp35 miliar, bisa dialihkan untuk program lain, seperti penanganan wabah Covid-19 ataupun pengembangan moda transportasi.

Bahkan, lebih baik jika anggaran itu dialokasikan untuk membangun jalan lingkar dan pengembangan sistem moda transportasi massal.

“Contohnya sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis bus, kereta api serta pedestarianisasi bagi pejalan kaki dan juga pengguna sepeda,” jelasnya.

Sehingga secara perlahan Kota Bandarlampung dapat mengembangkan transport oriented development (TOD) atau pengembangan orientasi transportasi.

Seharusnya Pemkot Bandarlampung berpikir untuk mewujudkan hal tersebut. Bukan membangun secara partial (sebagian) tanpa mengintegrasikan program yang dibuat dengan rancangan masa depan kota.

"Pertanyaannya, apakah saat ini walikota memiliki rancangan masa depan kota seperti yang diharapkan oleh banyak masyarakat? Hal yang harus diingat, rancangan kota bukanlah versi pribadi tetapi melihat kecenderungan global kemana arah pembangunan kota itu ke depan," tegasnya.

Terkait masalah angkutan massal, Ilham menyebutkan bus rapid trans (BRT) yang pernah dikembangkan oleh Pemkot Bandarlampung sebelumnya, jika diurus dan dimanajemen dengan benar, akan jauh lebih baik dibandingkan dengan BRT di kota-kota lain.

"Sebab, kita berbasiskan private Investment atau investasi swasta. Tentu saja harus didukung dengan kebijakan lainnya. Sehingga sektor pribadi di bidang transportasi publik bisa berkembang dengan baik. Jadi, jangan sampai nanti pemkot mengatakan BRT gagal, padahal tidak diurus. Sehingga itu menjadi alasan untuk mengembangkan flyover di mana-mana," sebutnya.

Hal tersebut justru menimbulkan polemik dan akhirnya masyarakat beranggapan bahwa Walikota Herman Hn cenderung tidak dapat beradaptasi dengan tantangan masa depan.

"Yang mana kota ini bukan lagi membutuhkan flyover. Tetapi membutuhkan angkutan umum yang baik dan memadai. Kemudian, itu harus diurus secara serius, bukan hanya dilaunching (diluncurkan) sekali lalu dibiarkan begitu saja. Sebab, mengembangkan angkutan umum massal sama beratnya dengan mengelola kota secara keseluruhan. Itu harus secara berkelanjutan berkesinambungan serta diperbaiki setiap saat," tegasnya.

Ilham melanjutkan, harus ada korelasi apa yang menjadi mimpi walikota dengan apa yang menjadi trend atau kecenderungan masa depan kota kedepannya. Seperti untuk tahun 2050 atau 2080 yang seharusnya telah disiapkan sejak awal oleh Pemkot.

"Sekali lagi, saya bukan mengatakan flyover yang akan dibangun saat ini adalah hal yang salah. Tetapi momennya tidak tepat. Seharusnya bukan dibangun pada masa pandemi seperti saat ini," pungkasnya. (tim)