MOMENTUM, Bandarlampung--Sejumlah warga yang menyebut dari Aliansi LSM Anti Korupsi (Alak) Provinsi Lampung berunjuk rasa di depan kantor Pemprov Lampung, Selasa 8 Juli 2025.

Membawa karton hijau dan merah muda yang berisi sejumlah tuntutan, mereka beridiri menutup gerbang masuk komplek pemrov. Di bagian belakang, tampak seorang berorasi di atas mobil angkot dengan pengeras suara.

Para pengunjuk rasa itu mengaku melakukan aksinya karena sayang dan peduli dengan Gubernur Lampung Ramad Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela.

"Kami sayang dengan Iyay Mirza, kami cinta, makanya kami hadir. Kami bersuara, agar iyay Mirza dan mbak Jihan itu turun ke lapangan melihat satker-satkernya. Melihat dinas-dinasnya," kata seorang orator, sembari menggenggam mikrofon Toa di atas angkot tua, Selasa (8-7-2025).

Diakuinya, dari jumlah demonstran yang hadir tak begitu ramai. Namun, bagi mereka suara-suara rakyat kecil dapat terhimpun dan tersampaikan.

Perwakilan Aliansi LSM Anti Korupsi Rian Bima Sakti mengatakan, salah satu yang mereka sampaikan ialah mengenai persoalan proyek di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung.

"Itu anggarannya kan vertikal, cuma kan hari ini kenapa kita datang ke kantor gubernur itu juga kita ingin iyay Mirza melihat betul-betul wilayahnya. Bukan hanya melihat sisi itu anggaran vertikal, kami juga sudah demo di balai satker tersebut, tidak ada tanggapan sehingga kami ke kantor gubernur," jelas Rian, saat diwawancara.

Ia menyebut, pihaknya menginginkan ke depan gubernur dapat berkoordinasi kepada lembaga yang anggarannya dari pusat. Supaya pemerintah daerah turut mengawasi kinerja.

"Seperti kita lihat, BPJN juga kan banyak jalan-jalan nasional yang rusak. Bagaimana BPJN 1 BPJN 2, agar betul-betul anggaran itu diketahui dan ada pengawasan dari pemerintah Provinsi Lampung. Harapan kami seperti itu," ungkapnya.

"Kami juga meminta kementerian PUPR dapat mengevaluasi seluruh UPTD yang ada di bawahnya, ini kan kinerjanya dugaannya bobrok semua," imbuhnya.

Dia membeberkan, pihaknya mendapati temuan yang ada di Balai Pelaksana Prasarana Perumahan Wilayah Provinsi Lampung. Menurutnya, terdapat proyek yang kurang volume dan tidak sesuai spesifikasi teknis.

"Dugaannya adanya persekongkolan dan pengkondisian kepentingan pribadi dan kelompok," bebernya.

Rian menyampaikan, selain isu balai satuan kerja yang langsung mendapatkan anggaran dari pusat, pihaknya juga membawa isu yang dinilai membebani masyarakat menengah ke bawah.

"Kemudian soal migas (minyak dan gas), itu pada kepemimpinan sebelumnya Hiswana Migas ini kan pernah memberikan draf untuk adanya Pergub. Seharusnya rakyat itu kan membeli di bawah HET, sementara kita sendiri belikan 23 ribu ada yang 25 ribu. Nah kita minta persoalan ini agar gubernur merapatkan kepada dinas Perindag dan dinas terkait lainnya. Supaya juga ada pengawasan, sehingga dapat dilijat secara utuh dan menyeluruh. Berapa ratus agen yang ada di provinsi Lampung, berapa pangkalan yang ada, sampai sejauh ini seperti apa. Kami ingin ada evaluasi," tuturnya.

Ia meminta dengan tegas, gubernur tidak hanya melihat APBD Lampung, tapi juga anggaran yang bersumber dari pusat.

Terakhir, ia mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah konkret lainnya seeprti audiensi kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

"Kalau kita kan hanya masyarakat yang sedikit bisa menyampaikan suara kita, harapannya gubernur dapat menanggapi kita, kita nanti mungkin akan audiensi menyampaikan persoalan demi persoalan," katanya. (**)