MOMENTUM, Gedongtataan--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat melakukan mediasi sengketa hak kelola lahan wisata Pantai Sari Ringgung.

Mediasi dilakukan guna mengurai masalah penutupan akses jalan masuk ke kawasan wisata Pantai Sari Ringgung yang menyebabkan puluhan pedagang melakukan aksi demonstrasi di kantor Pemkab Pesawaran.

Asisten I Sekretariat Pemkab Pesawaran Syukur mengatakan, pihaknya sudah berupaya melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa dan berkoordinasi dengan BPN setempat.

“Ya pada prinsipnya kami siap menerima dan membantu masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasinya,” kata Syukur, Rabu (8-7-2020).

Menurut dia, aksi demonstrasi warga ke Kantor Pemkab Pesawaran pada Selasa 7 Juli itu dipicu penutupan akses jalan menuju lokasi wisata Pantai Sari Ringgung. Padahal selama ini, obyek wisata tersebut menjadi lokasi warga mencari nafkah, seperti berdagang dan menjadi juru parkir.

“Memang ada perkara sengketa lahan antara pengelola Pantai Sari Ringgung dengan pengusaha perseorangan. Inilah akar persoalan sehingga berbuntut penutupan jalan masuk itu,” jelasnya. 

Karena itu, pihaknya mendorong BPN melakukan mediasi pihak-pihak  yang bersengketa. Dia menyangkal, jika Pemkab Pesawaran dianggap tidak merespon tuntutan dan kepentingan rakyat. 

“Tidak mengabaikan ya, buktinya aksi kemarin langsung kami terima aspirasi dari warga pendemo,” ungkapnya . Dia menjamin, pemkab akan membela kepentingan masyarakat sesuai aturan yang berlaku.

Diberitakan sebelumnya, puluhan warga Desa Sidodadi, Kecamatan Telukpandan, melakukan aksi merobohkan pagar beton yang menutup akses masuk kawasan wisata Pantai Sari Ringgung, pada 5 Juli 2020. Selanjutnya, pada Selasa 8 Juli 2020, puluhan warga setempat menggelar demonstrasi ke Kantor Pemkab Pesawaran. (**)

Laporan: Rifa Arif

Editor: Munizar