MOMENTUM, Bandarlampung--Seruan menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin menggema dan menjadi isu politik nasional.

Para kader di berbagai wilayah mendesak agar MLB bisa segera terlaksana. Termasuk para kader PKB di Provinsi Lampung. Khususnya yang merasa kecewa dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait musyawarah cabang (Muscab) yang dianggap telah melanggar AD/ART Partai.

Salah satu kader yang kecawa dengan DPP PKB dan mendesak adanya MLB adalah Juanda. Mantan Ketua DPC PKB Kota Bandarlampung itu menyatakan sepakat, dan siap ikut dalam MLB yang kini masih direncanakan oleh para kader dari berbagai wilayah.

"Prosesnya masih berjalan. Sekarang sudah ramai. Untuk di Lampung juga sudah mulai membuat grup-grup whatsapp MLB. Ini akan terus dilakukan sampai MLB itu benar-benar terjadi," kata Juanda saat dikonfirmasi, Rabu (14-4-2021).

Juanda menyebut sampai saat ini ada 113 DPC dan 10 DPW se-Indonesia yang menghendaki adanya MLB.

Namun, kata dia, untuk di Lampung sendiri yang secara terang-terangan baru DPC Bandar Lampung, Pesawaran, Tulangbawang Barat, dan Pringsewu.

"Untuk yang lainnya menunggu saja. Tapi kalau waktunya sudah berjalan mereka siap bergerak juga," ucap Juanda.

Sebelumnya, para mantan ketua DPC beberapa kabupaten/kota di Lampung juga telah menggelar rapat secara diam-diam.

Rapat tersebut dalam rangka merumuskan pergerakan kedepannya, dalam rangka menggugat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang dianggap tidak mendengarkan aspirasi kader dari tingkat bawah.

Ketua DPC PKB Pesawaran, Matrohupi membeberkan rencananya bersama sejumlah mantan ketua partai tingkat kabupaten/kota yang ada di Lampung untuk menggalang gerakan.

"Jadi sepekan yang lalu, kami bersama belasan mantan ketua DPC PKB menggelar pertemuan tertutup. Salah satu poin yang kami sepakati adalah menuntut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk menggelar Muktamar Luar Biasa," katanya saat dihubungi harianmomentum.com, belum lama ini.

Tak hanya itu, Matrahupi bahkan mengaku telah melakukan konsolidasi bersama beberapa wilayah lain di luar Provinsi Lampung yang mengalami nasib serupa. Diantaranya dengan Banten, Malang dan Medan.

Menurut dia, mereka juga merasa kecewa dengan mekanisme penunjukan ketua DPC oleh pengurus pusat PKB.

"Ada pelanggaran serius yang telah dilakukan, baik oleh DPP maupun DPW Provinsi Lampung, dengan tidak mengindahkan proses pengusulan pengurus dari tingkat bawah," katanya.

Seharusnya, menurut dia, pengurus tingkat kecamatan mengusulkan lima calon untuk pencalonan ketua baru di DPC. Namun hal itu tidak dilakukan dan diduga mengesampingkan asas musyawarah di internal.

"Seharusnya kan dibangun dulu dialog di level bawah, baru diusulkan kandidat calon, bukan dengan cara main tunjuk," sesalnya.(**)

Laporan/Editor: Agung Chandra Widi