MOMENTUM -- Membaca berita yang berseliweran akhir-akhir ini, terkait dengan rencana melanjutkan Kotabaru di Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Lampung adalah hal yang positif.

Menyoal banyak media yang menulis dan memberitakan PJ. Gubernur berkantor di Kotabaru pasca diresmikannya Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan "menumpang" ruangan di Dinas Perhubungan Lampung adalah juga keliru. Karena Kantor Dinas Perhubungan Lampung tersebut berada di lokasi sebelum Kebun PKK Agropak Provinsi Lampung ini yang berada di Sabahbalau, Kecamatan Tanjungbintang Kabupaten Lampung Selatan.

Sehingga perlu diluruskan bahwa "Sabahbalau Bukan Kotabaru". Karena lokasi Kotabaru ada di Jatiagung. Sementara Sabahbalau tempat Pj. Gubernur berkantor itu berada di Kecamatan Tanjungbintang Kabupaten Lampung Selatan. Perlu dicatat bahwa infrastruktur bangunan kantor dan kelistrikan serta perangkat lainnya di komplek perkantoran Pemerintah Provinsi di Kotabaru pun masih belum siap untuk digunakan.

Pergantian waktu sementara (transisi) dalam mengisi jabatan Gubernur Lampung menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Pj Gubernur mengambil gagasan untuk meneruskan pembangunan tersebut yang mangkrak selama ini.

Pada zaman Gubernur Arinal Djunaidi, melanjutkan Kotabaru adalah sebuah rencana besar setelah penguatan infrastruktur jalan di Lampung. Namun apa daya setelah melunasi hutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Lampung Rp1,7 triliun, Indonesia dilanda pandemi covid-19 selama 2 tahun. Alhasil, seluruh dana infrastruktur termasuk untuk jalan di refocusing ke pencegahan serta penanganan covid-19.

Pasca pandemi covid-19 selama 2 tahun tentunya bangsa ini membutuhkan pemulihan ekonomi masyarakat termasuk Provinsi Lampung, sehingga pembangunan Kotabaru tetap belum bisa disentuh saat itu meskipun masih dalam kerangka rencana besar pembangunan yang ada dalam konteks 33 Janji Kerja Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Pada saat mulai pemulihan ekonomi sebelum Lampung viral "Dajjal", untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur jalan di Lampung Gubernur Arinal Djunaidi mengajukan pinjaman Rp600 miliar untuk menambah dana pembangunan jalan tahun 2023 yang sudah dianggarkan sebesar Rp750 miliar saat itu. Namun ajuan Gubernur Arinal Djunaidi ditolak Kementerian Dalam Negeri.

Harapan kian pupus, pembangunan infrastruktur berupa jalan hanya mengandalkan APBD 2023 yang jumlahnya terbatas, untuk perbaikan jalan saja belum maksimal apalagi harus membangun Kotabaru saat itu.

Di tengah kelimpungan terbatasnya dana untuk pembangunan jalan tahun 2023, muncullah Tiktoker Bima Yudho yang menyoal jalan-jalan rusak dan terkait kebijakan lainnya di Lampung.

Momen ini "dimanfaatkan" oleh Gubernur Arinal Djunaidi saat itu untuk mengambil simpati Pemerintah Pusat (Presiden), meskipun harus mengalami perundungan "bully" secara pribadi.

Arinal Djunaidi tetap memperjuangkan secara diplomatis untuk mendapatkan hasil dari isu Lampung Viral "Dajjal", meskipun harus "mengorbankan" dirinya berupa cibiran dan penghinaan hingga di titik nadir.

Momentum Lampung Viral "Dajjal", benar-benar merupakan "maenan" yang sedikit anarkis dan berbahaya yang dilakukan oleh Arinal Djunaidi karena dapat menggerus popularitas Arinal Djunaidi sebagai gubernur. 

Tanpa mempedulikan bullyan netizen terhadap dirinya, Arinal Djunaidi menikmati langkahnya detik perdetik saat kunjungan Presiden Joko Widodo, meskipun semakin tersiksa bagi Arinal Djunaidi hal ini momentum meraih simpati untuk mendapatkan jalan keluar (solusi) atas kritikan masyarakat Lampung saat itu setelah usahanya dalam meminjam dana di PT.SMI ditolak oleh Kemeterian Dalam Negeri.

Benar saja di tengah kemelut itu, Arinal Junaidi selaku Gubernur Lampung pada saat itu yang mengawal seharian Presiden dalam melihat langsung jalan-jalan rusak di Lampung, yang pada kesimpulannya Presiden menggelontorkan Rp800 miliar untuk menambah anggaran jalan tahun 2023 yang telah dianggarkan sebesar RP750 miliar. Sehingga buah dari bully terhadap Arinal Djunaidi sebagai Gubernur Lampung menghasilkan berkah. Masyarakat Lampung kini dapat menikmati jalan yang bagus di Lampung.

Bully yang membawa berkah untuk masyarakat Lampung sebesar RP800 miliar sebagai upaya Gubernur Arinal Djunaidi yang "lincah" memainkan isu Lampung Viral "Dajjal", setelah dirinya mengajukan pinjaman ditolak oleh Kemendagri.

Sikap dan langkah Ariinal Djunaidi dalam memanajemen isu Lampung Viral "Dajjal" sempat dipuji oleh Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar yang menyebutkan bahwa Arinal Djunaidi satu-satunya kader yang menjalankan Politik Partai Golkar dalam memanfaatkan dan mengelola isu Lampung Viral "Dajjal", sehingga menghasilkan Rp800 miliar untuk pembangunan jalan di Lampung dari Pemerintah Pusat meskipun Arinal Djunaidi harus mengorbankan diri secara pribadi dan jabatannya dalam bully-an jutaan netizen sebangsanya.

Meskipun dipuji telah menjalankan Politik Partai Golkar, tidak lantas memuluskan Arinal Djunaidi untuk terus berteduh di bawah Partai Beringin. Karena pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 Arinal Djunaidi sebagai salah satu kader terbaik Partai Golkar Lampung yang populer secara nasional berdasarkan survey DPP Partai Golkar, Gubernur petahana, Gubernur yang sukses dalam mengimplementasikan 33 Janji Kerja Gubernur Lampung tersebut "Terbuang" dari partainya sendiri karena kepentingan elit partainya yang takut dengan "Raja Jawa" dengan mengorbankan kepentingan masyarakat Lampung yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Meskupun demikian, lagi-lagi Arinal Djunaidi beruntung meskipun "dibuang" dari Partainya sendiri, kini Arinal Djunaidi bersama Sutono (Arjuno) masih bisa berlayar dalam Pilkada Lampung tahun 2024 bersama Koalisi Rakyat dan PDIP Perjuangan.

Ada banyak orang yang menganggap Arinal Djunaidi (Ketua DPD Partai Golkar Lampung) sebagai "penghianat" dan tidak loyal dengan kebijakan DPP Partai Golkar. Anggapan ini keliru dan salah sama sekali karena kepentingan elit Partai Golkar-lah yang menyebabkan Arinal Djunaidi menjadi demikian, karena dengan sikap elit DPP Partai Golkar yang diduga telah "memberangus" harapan masyarakat Lampung untuk 5 tahun kedepan untuk dipimpin oleh sosok yang berpengalaman dalam memimpin daerah yang bernama Arinal Djunaidi.

Jadi kesimpulannya bukan tidak ingin membangun Kotabaru, tetapi kondisi keuangan dan skala prioritas pembangunan yang dikedepankan oleh Arinal Djunaidi, sehingga di momentum pencalonan periode keduanya Pembangunan Kotabaru merupakan bagian dari rencana pembangunan berkelanjutan bersama Sutono (Mantan Sekda Propinsi Lampung) sang birokrat sejati yang juga berpengalaman dalam pemerintahan.

Tabik pun nabik tabik...

Penulis: Gindha Ansori Wayka

Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung