Oleh Ichsanuddin Noorsy dan M. Arief Pranoto
MOMENTUM -- Amerika Serikat (AS)-Israel yang memerangi Iran bukanlah sekadar pertarungan kekuatan militer. Perang ini juga membongkar ilusi-ilusi yang selama ini menopang tatanan global. Sebagaimana presentasi di berbagai forum diskusi dan seminar sejak perang dagang AS melawan China 2008, perang ini merupakan benturan himpunan kekuatan militer, kumulasi kekuatan politik, dan total modal sosial para pihak. Jadi, yang runtuh bukan hanya asumsi (dan teori) militer-geopolitik semata, tetapi juga cara berpikir strategis itu sendiri. Bayangkan, saat satelit bekerja menginformasikan target, didukung oleh kecerdasan buatan, dan semangat serta nilai-nilai manusia di balik mesin itu menentukan hal yang menjadi sasaran. Di sana terjadi paduan utuh antara semangat yang melatarbelakangi perang, keterampilan manusia dan kecanggihan alutsista.
Narasi dominan selama ini meyakini bahwa superioritas militer otomatis menghasilkan kemenangan, kontrol dan dominasi. Namun, dalam Perang Teluk yang dimulai 28 Februari 2026 lalu, Iran justru mengeksploitasi titik buta (blind spot) asumsi tersebut. Misalnya, dengan biaya yang jauh lebih kecil, ia mengandalkan arsitektur konflik yang terdesentralisasi: proksi, drone murah, gangguan siber, asimetri dan lain-lain. Keberanian berlandaskan tegaknya nilai-nilai dan sistem spiritual jelas membakar semangat menghadapi AS-Israel.
Dunia melihat, bahwa hal tersebut bukan sekadar kombinasi antara perang asimetris (asymmetrical war) dan perang atrisi (attrition warfare) menjadi perang atrisi-asimetri. Bahkan lebih jauh lagi, yaitu redefinisi rasionalitas peperangan. Singkatnya, ketika biaya menyerang jauh lebih murah daripada biaya bertahan, seketika keunggulan konvensional berubah menjadi beban, bukan lagi aset. Dan bagi AS-Israel, biaya menyerang dan dampak serangan balasan ternyata jauh lebih mahal dibanding keuntungan. Inilah runtuhnya simbol-simbol superioritas klasik.
Erosi Struktural Amerika Akibat Perang Atrisi-Asimetris
Di sini deterensi AS mengalami erosi struktural. Masalahnya bukan AS berubah lemah, namun model kekuatannya menjadi tidak relevan ketika menghadapi jenis ancaman dalam medan pertempuran. Kapal induk, jet canggih F-35, dan pangkalan militer dirancang untuk perang antar-negara, bukan untuk menghadapi swarm attack (serangan kawanan) oleh drone atau aktor non-negara yang cair. Akibatnya, deterensi bergeser -- dari “kemampuan menghukum” menjadi “kesiapan menerima kerusakan/kehancuran”, sebuah perubahan posisi yang memalukan dan jarang diakui secara terbuka. Perubahan dari kemampuan merusak dan menghancurkan menjadi kemampuan menahan dirusak dan dihancurkan membuat pasukan AS dan Israel berpikir dua-tiga kali untuk terus menerus menyerang.
Pada titik ini, pemimpin perang, yakni Trump dan Netanyahu terserang mental dan pikirannya. Mereka cemas dan dibayangi ketakutan akan kekalahan. Dan hal itu tak terelakkan saat sekutu NATO di Eropa menyatakan, ini bukan perang kami. Lalu Trump menyahuti bahwa AS tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Dan sebelum gencatan senjata yang dimintanya, dia memberi ultimatum untuk menghancurkan peradaban Iran. Dunia mendapat pesan, AS dan Israel lelah menyerang, walau belum dikatakan kalah.
Maka retaknya aliansi Barat memperjelas krisis ini. Eropa tidak lagi sepenuhnya percaya pada kepemimpinan Washington. Bukannya berkhianat, tetapi karena mereka cerdas membaca risiko secara berbeda. Solidaritas kini bukan lagi prinsip, melainkan transaksi. Ini adalah tanda bahwa sistem aliansi pasca-Perang Dunia II sedang tergerus fondasi normatifnya dan berubah menjadi kalkulasi kepentingan (pragmatis), terutama terkait kepentingan nasional masing-masing.
Sementara itu, negara-negara Teluk bermain jauh lebih pragmatis. Mereka memahami sesuatu yang belum sepenuhnya diakui Barat: bahwa dunia telah menjadi multipolar. Bahkan ketika belum diakui secara formal, mereka merasakan kehadiran pangkalan AS di negeri mereka adalah beban ekonomi, politik dan harga diri. Dengan membuka jalur ke Iran sekaligus mendekat ke China, Rusia, sebenarnya mereka bukan “bingung arah”. Negara-negara Teluk itu sedang meminimalisasi ketidakpastian. Karena pada dunia tanpa hegemon tunggal sebagaimana yang kini berlangsung, bertaruh pada satu pelindung merupakan strategi berisiko tinggi. Ini bukti empiris, hegemoni AS meluruh, walau belum sepenuhnya runtuh.
Dimensi paling tajam dari konflik ini justru terletak pada geoekonomi. Selat Hormuz bukan sekadar jalur energi, tetapi leverage strategis global. Ketika aliran minyak bisa terganggu, efeknya bukan regional, melainkan sistemik-global. Hal ini membalik asumsi lama, bahwa interdependensi (saling ketergantungan) ekonomi mampu mencegah perang. Apa yang terjadi justru kebalikannya: interdependensi justru menciptakan titik-titik tekan yang bisa dieksploitasi dalam konflik. Sesungguhnya Iran belajar dari peristiwa Nixon Shock, 15 Agustus 1971. Iran mendalami tesis Kissinger, siapa mengendalikan energi, maka ia mengendalikan dunia. China pun mengikuti, namun mengkonversi energi fosil dengan mineral tanah jarang sebagai Deng menyampaikan pada 1992.
Tidak Belajar Sejarah
Lebih dalam lagi, kegagalan strategi perubahan rezim (decapitation strike) menunjukkan kebuntuan intelektual dalam kebijakan luar negeri. Karena merasa sistem mereka yang unggul, maka mereka memvonis sistem lain adalah lemah dan buruk. Karena itu mereka berpandangan, singkirkan Ali Khamenei, maka sistem Iran runtuh. Mereka alpa bahwa Iran menerapkan kuadran sistem politik dan aktor. Saat aktor hilang sesaat, sistem bekerja optimal. Maka muncul sesegera mungkin aktor baru yang menjalankan sistem. Inilah mosaic defense doctrine yang dianut oleh Bangsa Arya. Lagi, tekanan eksternal pada Iran justru memperkuat solidaritas dan kohesi di internal. Layak dicermati, ini bukan anomali. Tetapi pola berulang dari Afghanistan, Irak hingga Iran. Namun pola ini diabaikan, seolah-olah di setiap konflik adalah isu yang berdiri tunggal, lepas dari hikmah sejarah.
Akar dari kegagalan ini adalah ilusi strategis. Para analis strategi dan pembuat keputusan di AS tidak hanya kekurangan informasi, tetapi juga terjebak dalam bias: kelebihan percaya diri atas kemampuan sendiri, menilai rendah kemampuan dan adaptasi lawan, serta keyakinan bahwa eskalasi selalu dapat dikendalikan. Dalam praktiknya, perang kerap bergerak bukan karena rencana matang, tetapi karena akumulasi kesalahan kecil yang tidak dikoreksi. Perang juga bergerak secara sistemik struktural antara daya materialisme dan spiritualisme. Burung-burung yang menghancurkan Pasukan Gajah, dan kekuatan dalam Perang Badar, Khandak atau Khaibar membuktikan paduan “indah menakjubkan” dari spiritualisme dan materialisme.
Di era ini, kontrol narasi menjadi sama pentingnya dengan kontrol wilayah. Namun muncul paradoks: semakin intens upaya mengendalikan narasi, semakin besar risiko kehilangan kredibilitas jika narasi tidak berpijak bukti dan sikap perilaku bertentangan dengan moralitas global. Informasi kini terfragmentasi, dan legitimasi tidak bisa lagi dipaksakan secara sepihak. Jejak digital begitu telanjang di media sosial. Bahkan kemenangan militer pun tidak menjamin kemenangan politik. Atau kemenangan politik tidak menjamin kemenangan legitimasi.
Di sini narasi sejati menghadirkan kepercayaan publik dan dukungan moral. Sementara narasi palsu karena ketidaksesuaian dengan tindakan dan nilai-nilai moralitas (munafik), menghadirkan semunya kekuatan dan kepercayaan publik. Ini karena narasi mampu membangun persepsi. Saat persepsi itu terus menerus ditanam, maka tumbuh keyakinan. Proses ini menggambarkan, kendati narasi salah, tapi karena terus diamplifikasi, maka keyakinan pun salah. Itulah yang kini terjadi pada Indonesia sejak UUD 18-8-45 palsu alias UUD 2002, diberlakukan.
Dalam konteks perang, justru sangat bermasalah saat terjadi eskalasi serangan tanpa tujuan yang jelas dan tegas. Banyak keterlibatan militer berlangsung bukan karena strategi yang jelas, tetapi karena faktor untuk “tidak terlihat kalah.” Perang dipertahankan hanya demi reputasi, bukan hasil. Rencana invasi darat batal, lalu diganti rencana invasi pasukan marinir dan amfibi -- tampaknya akan batal juga. Ada apa?! Kelemahan dan kehancuran ditutupi dengan retorika serta kontra opini. Apalagi permintaan 200 miliar dolar AS pada Kongres AS oleh Menteri Perang Pete B. Hegseth sudah dua pekan dan belum disetujui. Dalam jangka panjang, ini adalah resep kelelahan strategis, bahkan sumber kehancuran. Demoralisasi tentara pun merambat.
Era Post-Hegemonik
Semua fenomena di atas mengarah pada realitas: kita hidup dalam tatanan post-hegemonik yang belum stabil. Tidak ada aktor yang cukup kuat untuk mendominasi, tetapi juga tidak ada mekanisme yang cukup efektif untuk mengatur. Ini menciptakan ruang abu-abu di mana konflik menjadi kronis, bukan episodik. Konflik ini terjadi biasanya karena pemimpin telah berubah peranan, dari aset dan kekayaan menjadi beban dan kerugian.
Namun ironi terbesar tetap bertahan: logika imperial tidak pernah benar-benar mati. Kendati berulang kali gagal, dorongan untuk menginvasi, mengagresi, mengintervensi, dan mengontrol kawasan lain tetap hidup dalam doktrin strategis. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan sekadar kebijakan, tetapi nilai dan paradigma kolonialisme, nafsu menindas.
Akhirnya, batas antara perang dan damai telah runtuh. Konflik tidak lagi dimulai atau diakhiri secara jelas. Ia berlangsung terus-menerus -- melalui siber, ekonomi, proksi, dan narasi. Dalam kondisi seperti ini, norma internasional melemah bukan karena dilanggar, tetapi karena menjadi tidak relevan. Dianggap sudah ketinggalan zaman, namun norma baru belum ditemukan. Itu karenanya perang militer sangat mungkin surut. Tapi perang non militer akan terus menerus berlangsung. Untuk menghadapinya, suatu negara membutuhkan himpunan modal sosial, modal politik, modal ekonomi dan modal peradaban menjadi utuh terpadu dalam model kepemimpinan yang memegang teguh amanah, lurus memegang sumpah, cerdas bernas dalam wawasan, arif bijaksana namun tegas dan jelas dalam memerangi tindak kejahatan dan kerusakan, serta mampu menyadari bahwa kekuasaan bukan untuk dinikmati namun kekuasaan wajib dipertanggung jawabkan dalam dan setelah kehidupan dunia. Tanpa modal dan bekal itu, pemimpin tersebut sesungguhnya lemah tak berdaya dan kan berakhir terhina.
Kesimpulan: dari Ilusi Kontrol ke Realitas Kompleksitas
Perang Teluk 2026 bukan sekadar konflik regional, melainkan titik balik epistemik: ia memaksa kita mengakui bahwa cara lama memahami kekuasaan sudah usang. Superioritas militer tidak lagi menjamin dominasi, aliansi tidak lagi berlandaskan loyalitas, dan interdependensi ekonomi tidak lagi menjamin stabilitas. Yang tersisa adalah lanskap baru di mana kekuatan tersebar, biaya konflik terbalik, dan aktor rasional pun bertindak dalam ketidakpastian tinggi. Dan kekuasaan materialisme jahat merusak pasti luruh untuk kemudian runtuh.
Kegagalan terbesar bukan terletak pada kekurangan sumber daya, melainkan pada kegagalan membaca realitas. Ketika strategi masih disusun dengan paradigma lama ---hierarkis, linear, dan berbasis kontrol, sementara medan konflik telah berubah menjadi cair, adaptif, sekuensial dan kuantum, serta acak---- maka yang terjadi bukan kemenangan tertunda, tetapi kekalahan yang tidak disadari. Mungkin juga kekalahan yang ditolak namun kondisi jiwa resah-gelisah bergejolak.
Ini pembelajaran penting di era post-hegemonik: yang menentukan bukan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling mampu beradaptasi dengan gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, situasi dan kondisi serba cair. Kekuatan tidak lagi diukur dari kapasitas merusak dan menghancurkan. Tapi dari kemampuan bertahan, menyesuaikan diri, dan mengelola ketidakpastian tanpa terjebak dalam ilusi kontrol. Kemenangan paling tidak diukur dari kemampuan keluar dari arus sesat yang menghanyutkan, keluar dari kebodohan yang melenakan, dan hadir dalam keteguhan, ketangguhan, dan keteduhan memenuhi panggilan nilai-nilai kemanusiaan sejati.
Dengan demikian, Perang Teluk 2026 bukan hanya membongkar peta kekuasaan global, tetapi juga menuntut pembaruan cara berpikir. Dunia tidak kekurangan aktor kuat, yang kurang adalah kerangka berpikir rendah hati untuk mengakui bahwa dalam sistem yang semakin kompleks, kendali penuh bukan hanya mustahil, tetapi ilusi juga sangat berbahaya. (**)
Editor: Muhammad Furqon
