Oleh Ichsanuddin Noorsy dan M. Arief Pranoto

MOMENTUM -- Kunjungan kenegaraan POTUS AS ke-45 dan 47 Donald J Trump beserta Menteri Perang Pete B. Hegseth, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan sejumlah CEO korporasi AS ke Beijing merupakan kunjungan bersejarah. Sepuluh tahun lalu, pada 2016 POTUS ke-44 Barack H. Obama datang ke Hangzhou, China dalam rangka KTT G20 sekaligus bertemu secara bilateral. Obama sendiri pada November 2011, pernah menyatakan muak pada Presiden China Hu Jintao menjelang KTT East Asia Summit di Bali. Obama pun tercatat menegur Marty Natalegawa karena pernyataan Menlu Indonesia tentang penempatan pasukan AS di Australia dianggap mengganggu stabilitas kawasan.

Memang sejak kekalahan perang industri manufaktur AS dengan China pada Juli 2008, hubungan dua negara pengendali ekonomi dunia itu tarik menarik dan tolak menolak (antinomi). Dalam hal pasokan tanah jarang, misalnya, AS menarik China. Namun, soal chip industri IT guna berbagai kebutuhan strategis, AS menolak permintaan China, melarang mengekspor ke China, dan China tidak memaksa. Itu menunjukkan kekalahan AS pada perang industri manufaktur, kemudian meningkat menjadi perang nilai tukar, perang industri IT, perang sistem ekonomi, dan perang militer terselubung sekaligus berebut legitimasi global. 

Di Kawasan Teluk dan Amerika Latin, perang militer itu berlangsung total atau sesekali menjadi perang hibrida yang menunjukkan kenyataan perang saling terhubungkan (interconnectivity war) sebagaimana ditulis oleh Mark Leonard, 2015. Dan sejak AS mendukung Benjamin Netanyahu yang mendapat vonis ICJ, legitimasi AS melorot bersamaan dengan menurunnya penggunaan dolar AS. Washington dan Tel Aviv memang “bersaudara kental.” Ini karena America Israel Public Affair Committee (AIPAC) sangat berpengaruh di AS.

Khusus tentang Menlu AS Marco Rubio yang ikut dalam kunjungan itu, pola antinomi berulang.  Awalnya berkembang isu bahwa Rubio ditolak China. Soalnya dia terkena sanksi cekal masuk ke China sejak tahun 2020 dan pencekalan belum dicabut hingga saat ini. Rubio saat itu sebagai Senator AS, tampil sebagai penggagas utama undang-undang sanksi HAM terhadap China berlatar belakang isu minoritas Muslim Uyghur di Xinjiang dan pengekangan demokrasi di Hong Kong. Dia juga dikenal sebagai sangat mendukung Taiwan. Pun sebagai sosok yang percaya diri bahwa dolar AS tetap berjaya kendati peranannya makin menurun ini, berhadapan dengan China dan sejumlah negara yang menghindar dari penggunaan dolar AS dan SWIFT Code.

Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Pengyu tidak membantah Marco Rubio ikut bersama Trump. Itulah orang yang mereka jatuhkan sanksi pada 2020. Pihak kedutaan China juga menyatakan, "Sanksi diberikan kepada individu berdasarkan tindakan dan ucapannya di masa lalu, bukan berdasarkan ejaan nama Mandarin tertentu".

Di sini China bermain administrasi. Nama belakang Rubio dalam keimigrasian China memang diganti menjadi Lu Biao, sehingga nama lengkapnya Marco Lu Biao. Ini pengakuan tidak langsung bahwa sistem imigrasi China sengaja meloloskan fisik orang yang sama dengan menggunakan celah ejaan nama Mandarin yang berbeda. Di atas kertas, Marco Rubio dicekal. Di meja perundingan, dia duduk bersama. Dalam ungkapan lain, China mencatat dengan baik siapa yang diajak berunding.

Justru dengan catatan tersebut Presiden Xi Jinping memperingatkan Trump tentang potensi benturan besar terkait isu Taiwan, Iran dan nuklir. Dengan diizinkannya Rubio masuk lewat manipulasi nama, China memastikan saluran komunikasi langsung tetap terbuka guna meredam salah paham yang berdampak pada eskalasi militer. Pada titik ini, Xi menghindari jebakan yang lahir dari benturan besar sehingga sulit keluar dari benturan itu sendiri.

Jelas, kunjungan Trump ini sangat berpengaruh bagi stabilitas ekonomi dunia dan posisi hegemoni AS sendiri. Dan China sengaja "melunakkan" posisi administratifnya terhadap Rubio agar AS juga mau berkompromi dalam negosiasi ekonomi penting dan tarif yang dibawa oleh rombongan CEO Amerika. Tetapi, satu hal yang nyata: hubungan AS - China berada dalam lingkup competitive coexistence. Di dalamnya terkandung penuh perebutan pengaruh. Kenapa demikian?

Mari kita lihat bagaimana China membatalkan pembicaraan dengan Elbridge Colby petinggi Departement Perang sebagai lanjutan dari kunjungan Trump 13-15 Mei. Salah satu kesepakatan besar adalah China akan berunding tentang pembelian paket persenjataan oleh Taiwan dari AS sebesar USD 14 miliar. China tidak setuju atas penjualan ini. Saat Trump berada di Beijing, ia tidak mengambil keputusan setuju atau menolak permintaan China. Kesannya, Washington mengakui Satu China, tapi di sisi lain AS tetap mau menjual paket persenjataan militernya ke Taiwan. Dan salah satu utusan perundingan lebih lanjut itu adalah Elbridge Colby yang dikenal sebagai arsitek pendekatan garis keras terhadap China. Colby menggenggam konsep strategi mengelak dan mengecoh, prioritas Indo-Pasifik, dan penguatan militer Taiwan. Karena itu, penundaan perundingan lanjutan dan penolakan Beijing terhadap kehadiran Colby memiliki makna simbolik dan substantif. Jelas, Beijing menolak penuh militerisasi Taiwan karena melanggar prinsip Satu China, legitimasi kedulatan China atas Taiwan, dan derajat keamanan nasional China. Sikap Beijing menunjukkan paket senjata USD 14 miliar masalah serius dan harus batal.

Belajar dari posisi hegemoninya meluruh sekaligus menjadi hegemon predator, Pentagon menggunakan pendekatan “respect, realism and clarity”. Tiga istilah ini merupakan diksi penting dalam geopolitik. “Respect” menunjukkan AS mengakui China tidak bisa lagi diperlakukan sebagai penguasa junior. Ini mendekati pengakuan de facto terhadap multipolaritas. Sementara “realism” merujuk pada kesadaran AS bahwa berseberangan dengan sikap China berpotensi menimbulkan biaya sangat mahal. AS mengubah taktik dari upaya menundukkan China menjadi pengelolaan persaingan. AS dan China kemudian mengambil posisi “rivalry” dan “competitive coexistence”. Sedangkan konsep “clarity” merupakan pedoman kejelasan atas batas-batas pertentangan dan pencegahan kesalahan pahaman militer dalam masalah Taiwan, Laut China Selatan, AI warfare, cyber, dan nuklir.

Karena itu dibutuhkan diplomasi lanjutan dengan mengutus Colby. Melalui diplomasi, AS ingin tetap mengendalikan kerusakan hubungan (damage control diplomacy). Tujuannya agar penjualan senjata ke Taiwan tetap berjalan dan komunikasi AS-China tetap berlangsung. Di tangannya, AS ingin mengelola konfrontasi simultan dengan keterlibatannya pada Taiwan dan mencegah tekanan Beijing terhadap Taipei. Seperti biasa, AS memainkan multiple suitable standard.

China konsisten menolak legitimasi langkah AS di Taiwan. Namun, jalur komunikasi tetap terbuka. Dalam konteks ini, konflik AS-China memang tajam. Karenanya kedua belah pihak menghindari strategic rupture total. Colby ditolak karena memaksakan penjualan paket persenjataan ke Taiwan. Untuk paksaan ini, Beijing masih mau bicara dengan Washington. Catatan utamanya, tidak memposisikan Taiwan sebagai negara berdaulat, tapi sebagai bagian dari Satu China sehingga tidak menjual senjata. Tapi Washington bersikukuh mempersenjatai Taiwan, beriringan dengan posisinya sebagai rival berpengaruh.

Begitulah wajah multiple suitable standard Washington. Sebagai bukti empiris yang lain, terlihat apa, kenapa dan bagaimana AS menekankan prinsip kedaulatan dan hukum internasional di Ukraine. Namun secara simultan memasok senjata besar ke Taiwan meski mengakui kebijakan “One China”. AS juga menolak perubahan status quo dengan kekuatan, tapi juga membangun deterrence militer yang justru mengubah keseimbangan strategis. Ingat pula agresi brutal AS pada Venezuela. Sementara AS pun berbicara tentang stabilitas Indo-Pasifik, yang terangkai strategi multiple suitable standard dan chip war. Ini meningkatkan rasa tidak aman dan nyaman bagi Beijing.

Itu bukan inkonsistensi kebetulan. Tapi merupakan mekanisme hegemonik yang memproduksi dan menegakkan aturan sesuai kebutuhan sistem kekuasaan AS. Kebijakan, regulasi dan standarisasi ini disesuaikan secara situasional demi kepentingan AS mempertahankan posisi dominannya. Salah satu wujudnya adalah pengertian dan kesadaran tentang stabilitas, perdamaian, perang dan kemanusiaan global yang diproduksi dan didominasi Washington. Justru pada pendekatan konteks dan isi, AS konsisten saat merujuk Peace Through Strength pada dokumen National Defence Stratgey of US, Januari 2026.

AS sepenuhnya sadar, bahwa dirinya masih merupakan kekuatan militer, finansial, dan IT terbesar dunia. Namun, China kini punya sesuatu yang dulu belum mereka miliki: kepercayaan diri untuk berkata “tidak” kepada AS. Dulu Washington terbiasa mendikte. Sekarang Beijing berani menetapkan syarat. Dulu China lebih banyak bertahan. Kini mereka aktif membangun pengaruh lewat perdagangan, teknologi, BRICS, hingga diplomasi global. Itu petanda muculnya multipolaritas yang akarnya bersumber pada penolakan strategi multiple suitable standard sebagai wujud kemunafikan struktural. Jelas, hegemoni lama meluruh sementara yang baru belum mengemuka. Itulah faktanya.

Pada akhirnya, dunia sedang menyaksikan satu kenyataan baru: Amerika masih merasa sebagai raksasa tua. Lagi, China kini bukan lagi pengekor yang selalu tunduk pada penentu geopolitik, Washington. Beijing berani menutup pintu, menetapkan syarat, bahkan memainkan gengsi kekuasaan dengan rasa percaya diri yang dulu tidak mereka miliki. Padahal Beijing hanya punya hulu ledak nuklir sekitar 600.

Memang sejarah mengajarkan, ketika dua kekuatan besar sama-sama merasa paling berhak memimpin dunia, yang lahir bukan hanya persaingan, melainkan potensi kekacauan global. Perang modern hari ini tidak selalu dimulai dengan peluru. Ia bisa dimulai dari perang narasi, tarif, chip semikonduktor, data, propaganda digital, hingga perebutan pengaruh ekonomi yang diam-diam mencekik banyak negara. Ini gambaran perang peradaban yang Washington mulai sejak krisis keuangan ASEAN 1997/1998, War on Terror 2001, Covid-19, dan agresi-agresi AS lainnya.

Pada titik inilah dunia harus waspada. Sebab jika Amerika sulit menerima berakhirnya dominasi tunggalnya, sementara China makin agresif menunjukkan taring kebangkitannya, maka dunia sedang bergerak mencari multipolaritas baru yang jauh lebih rumit dan berbahaya dibanding pada masa lalu. Apa yang terjadi hari ini sesungguhnya makin mendekati apa yang disebut Thucydides Trap. Yaitu ketika kekuatan lama takut kehilangan dominasi, sementara kekuatan baru merasa waktunya telah tiba. China kini tampil sebagai rising power yang semakin percaya diri, sedangkan Amerika tetap ingin bertahan sebagai ruling power yang tidak siap turun panggung.

Masalahnya adalah, sejarah menunjukkan bahwa benturan dua kekuatan besar hampir selalu berujung konflik. Penyebabnya bukan semata karena ambisi pihak yang naik, tetapi juga karena kecemasan pihak yang mulai terancam. Saat masing-masing pihak cemas terancam, maka ketegangan akan berkesinambungan dan saling serang membuat siapapun menjadi tidak tenang.

Dan hari ini, dunia sedang berdiri tepat di titik paling berbahaya itu!(**)