MOMENTUM, Panaragan – Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tubaba melakukan penentuan titik koordinat lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, Rabu (22/7/2026).
Kegiatan berlangsung di kawasan Pulungkencana, tepatnya di belakang Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Tubaba. Penentuan titik koordinat dilakukan sebagai tindak lanjut permohonan Universitas Lampung dalam proses Pertimbangan Teknis Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Kegiatan dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tubaba, Untung Budiono, mewakili Bupati Tubaba. Hadir pula perwakilan BPN Tubaba, Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas Perkimta, Camat Tulangbawang Tengah, perwakilan Tiyuh Panaragan dan Pulungkencana, serta instansi terkait.
Untung mengatakan penentuan titik koordinat merupakan bagian dari percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Hari ini kita menyukseskan program Presiden, yaitu Sekolah Rakyat. Di Provinsi Lampung hanya ada empat lokasi, yakni Tubaba, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Pemerintah Provinsi Lampung. Kita menargetkan akhir tahun ini seluruh persiapan lahan sudah selesai," ujarnya.
Menurut Untung, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi masyarakat kategori desil 1 dan desil 2 sehingga diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Ia menegaskan, penentuan titik koordinat penting dilakukan untuk memastikan status hukum dan batas lahan yang akan digunakan sudah jelas sebelum pembangunan dimulai.
"Tujuan kegiatan hari ini adalah memastikan batas tanah milik pemerintah. Yang paling penting, luas lahan sekitar 94.200 meter persegi atau 9,4 hektare ini tidak boleh berkurang," tegasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Tubaba bersama BPN memastikan seluruh proses administrasi pertanahan berjalan sesuai ketentuan. Kepastian status lahan diharapkan mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat sehingga program tersebut dapat segera direalisasikan dan memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.(*)
Editor: Muhammad Furqon
