MOMENTUM, Pringsewu-- Pemerintah Kabupaten Pringsewu mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan desa. Penguatan dilakukan melalui hilirisasi, konsolidasi usaha, serta pengembangan bisnis yang terintegrasi.

Hal itu disampaikan Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas saat membuka sosialisasi penguatan peran BUMDes dalam mewujudkan ketahanan pangan desa di RM Radja Pindang Andalas Resto, Pekon Wates Timur, Kecamatan Gadingrejo, Kamis (10/9/2026).

Riyanto mengatakan, hilirisasi dan konsolidasi menjadi dua hal yang mendesak dilakukan BUMDes. Hilirisasi diperlukan agar komoditas pertanian tidak lagi hanya dijual dalam bentuk mentah.

"Singkong misalnya, diolah menjadi tepung. Gabah dikemas menjadi beras bermerek, sedangkan susu segar diolah menjadi yoghurt," kata Riyanto.

Menurut dia, pengolahan produk akan meningkatkan nilai tambah sekaligus memperpanjang daya simpan. Dengan demikian, BUMDes tidak terlalu bergantung pada fluktuasi harga komoditas di pasar.

Sementara konsolidasi dilakukan melalui kerja sama antarunit usaha dan lintas BUMDes. Konsolidasi volume usaha dinilai dapat menekan harga bahan baku sekaligus memperkuat posisi tawar saat menjual produk.

Setelah hilirisasi dan konsolidasi, kata Riyanto, BUMDes perlu menerapkan tiga strategi lanjutan, yakni usaha terintegrasi, diversifikasi terencana, dan kepastian pembeli.

Salah satu program yang diarahkan untuk menerapkan strategi tersebut adalah corporate farming padi sawah. Dalam skema ini, lahan, petani, produksi, pembiayaan hingga pemasaran dikelola dalam satu manajemen dengan BUMDes sebagai pengelola utama.

Riyanto menyebutkan, program percontohan telah berjalan pada 2026 di Pekon Pujodadi dengan mengonsolidasikan sekitar 50 hektare lahan. Program itu melibatkan 30 petani penggarap dan memanfaatkan 120.600 meter persegi lahan bengkok pekon.

Untuk pengelolaan lahan bengkok, pekon dapat memilih skema sewa tetap per hektare atau bagi hasil. Pembiayaan juga dapat menggunakan sejumlah skema, antara lain talangan BUMDes dengan sistem bagi hasil panen atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) kolektif petani.

Pembagian peran diatur melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Standard Operating Procedure (SOP). Pemerintah pekon berperan sebagai regulator dan pengawas, BUMDes sebagai pengelola usaha inti, UPJA sebagai operator alat dan mesin pertanian, sedangkan petani menjadi pelaksana produksi dengan pola tanam serempak.

Untuk pemasaran, hasil panen diarahkan terserap melalui offtaker, seperti Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) dan Bulog.

Selain padi, Pemkab Pringsewu mendorong hilirisasi komoditas singkong yang menjadi salah satu komoditas utama daerah tersebut. Singkong akan dikembangkan menjadi tepung mocaf melalui kerja sama BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) dan BUMD.

Riyanto mengatakan, permintaan tepung mocaf saat ini sudah melampaui kapasitas produksi. Kondisi tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan karena rantai produksi dan konsolidasi bahan baku perlu segera diperkuat.

Pemkab Pringsewu, lanjutnya, telah menyusun skenario peningkatan kapasitas industrialisasi singkong secara bertahap untuk periode 2026-2029.

Saat ini terdapat 126 BUMDes di Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan klasifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, sebanyak empat BUMDes masuk kategori maju, 36 berkembang, 27 pemula, dan 59 perintis.

"Mulai hari ini kita ubah cara pandang dan jalankan BUMDes sebagai usaha sungguh-sungguh, serta rapatkan barisan dengan menjadikan BUMDes sebagai pilar utama menuju Pringsewu Makmur," ujar Riyanto.(*)