MOMENTUM, Panaragan--Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Pemkab Tubaba) memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Optimalisasi Rekrutmen Peserta PPU-PN Daerah dan PBPU Pemda serta Rekonsiliasi Iuran Wajib Triwulan II Tahun 2026, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Tubaba itu dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Tubaba Iwan Mursalin dan dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro dr. Bellza Rizki Ananta beserta jajaran serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Iwan Mursalin menegaskan, pemenuhan kewajiban iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat dan aparatur daerah menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, anggaran jaminan kesehatan bukan sekadar kewajiban fiskal, tetapi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

"Niat dan komitmen kita jelas, tidak ada niat untuk menunda apalagi tidak membayar. Program jaminan kesehatan ini merupakan instrumen penting untuk membantu masyarakat, khususnya warga kurang mampu," kata Iwan.

Ia menjelaskan, pengelolaan keuangan Pemkab Tubaba dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan arus kas serta proyeksi pendapatan daerah. Dengan adanya pemulihan dana transfer daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah optimistis seluruh kewajiban anggaran dapat dipenuhi secara bertahap dan berkelanjutan.

Untuk memperkuat ketahanan fiskal, Pemkab Tubaba juga melakukan sejumlah langkah, di antaranya percepatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak awal tahun serta efisiensi belanja di masing-masing OPD.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro dr. Bellza Rizki Ananta mengapresiasi keterbukaan dan komitmen Pemkab Tubaba dalam pelaksanaan program JKN.

Ia mengatakan, proses pra-rekonsiliasi bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tubaba berjalan transparan dan efektif.

"Kegiatan ini merupakan agenda rutin setiap tiga bulan untuk menyandingkan data kepesertaan dan realisasi iuran antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah, yang selanjutnya diteruskan ke tingkat pusat bersama Kementerian Keuangan," ujarnya.

Bellza menambahkan, pihaknya mengapresiasi upaya Sekda dan Pemkab Tubaba yang terus berkomitmen memenuhi kewajiban iuran secara konsisten dan bertahap.

Melalui sinergi antara Pemkab Tubaba dan BPJS Kesehatan, diharapkan kepastian perlindungan kesehatan bagi aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat Kabupaten Tulangbawang Barat dapat terus terjaga secara optimal dan berkelanjutan.(*)