MOMENTUM, Palembang — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Apel Akbar Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring Sport City, Palembang, Jumat (28/8/2026).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan deklarasi, pelantikan, dan pengukuhan Pengurus Pusat serta Pengurus Daerah Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) se-Indonesia.

Keikutsertaan Gubernur Mirza dalam agenda nasional tersebut menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) di Provinsi Lampung.

Penguatan itu diarahkan pada peningkatan kesiapsiagaan Satlinmas hingga tingkat pekon, desa, dan kelurahan, terutama dalam mendukung mitigasi bencana, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta menjaga stabilitas keamanan lingkungan.

Apel akbar yang diikuti sekitar 3.000 personel Satlinmas itu dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus. Hadir pula Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.

Dalam amanatnya, Wiyagus mengatakan kemerdekaan harus diwujudkan dalam bentuk rasa aman, tenteram, tertib, serta perlindungan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

" Kemerdekaan harus hadir dalam bentuk rasa aman, ketenteraman, ketertiban, perlindungan, dan pelayanan pemerintah ketika masyarakat membutuhkan," kata Wiyagus.

Menurut dia, urusan trantibumlinmas merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang masuk dalam kategori pelayanan dasar wajib.

"Menjaga ketenteraman dan ketertiban bukan sekadar tugas administratif, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan aman dan nyaman," ujarnya.

Wiyagus menilai kompleksitas persoalan kewilayahan membutuhkan respons cepat dan keterlibatan unsur masyarakat yang berada paling dekat dengan lingkungan.

"Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Negara membutuhkan kekuatan yang berada paling dekat dengan masyarakat, yang memahami lingkungan, mengenali potensi kerawanan, dan dapat bergerak ketika masyarakat membutuhkan bantuan," katanya.

Saat ini terdapat 1.258.758 personel Satlinmas yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Selain itu, terdapat 469.076 pos keamanan lingkungan (poskamling) di seluruh Indonesia.

Wiyagus mengatakan kedekatan Satlinmas dengan masyarakat menjadi modal penting dalam mendeteksi potensi kerawanan sekaligus mempercepat penyampaian informasi kepada pemerintah dan unsur terkait.

"Dengan kedekatan tersebut, Satlinmas memiliki kemampuan untuk mengetahui kondisi lingkungan, membangun komunikasi dengan warga, serta menyampaikan informasi secara cepat kepada pemerintah dan unsur terkait," ujarnya.

Wiyagus juga secara khusus menyoroti ancaman karhutla di sejumlah wilayah prioritas. Ia meminta jajaran Linmas mengambil peran lebih aktif dalam upaya pencegahan.

"Saya meminta Satlinmas mengambil peran lebih kuat dalam pencegahan, deteksi dini, melakukan pemantauan lingkungan, membangun komunikasi dengan masyarakat, mengedukasi warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, dan segera melaporkan apabila ditemukan titik api atau potensi bahaya," tegasnya.

Dalam penanganan bencana, Wiyagus menekankan peran Linmas tidak berhenti pada proses evakuasi. Menurutnya, personel Linmas juga dibutuhkan dalam pendataan, pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi logistik, pemulihan pelayanan hingga proses pemulihan kehidupan masyarakat.

"Penanganan bencana tidak berhenti pada evakuasi. Setelah itu masih terdapat proses pendataan, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi logistik, pemulihan pelayanan, hingga membangun kembali kehidupan masyarakat," katanya.

Ia merumuskan penguatan Satlinmas melalui sinergi pemerintah, daerah, personel Satlinmas dan masyarakat.

"Pemerintah membina, daerah menguatkan, Satlinmas mengabdi, dan masyarakat menjadi bagian dari kekuatan bersama," pungkasnya.

Sementara itu, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan kesiapan TNI untuk mengintegrasikan potensi Aslinmas dalam penanganan kerawanan wilayah dan karhutla bersama Polri, BNPB, serta pemerintah daerah.

"Mudah-mudahan kita nanti Aslinmas bisa jadi suatu organisasi yang bisa berperan untuk bangsa dan negara," kata Maruli seusai apel.

Menurutnya, Aslinmas dapat mengambil bagian dalam penanganan persoalan di lapangan bersama unsur yang selama ini terlibat, seperti TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah.

"TNI yang sudah berperan dengan Polri di depan, ada juga BNPB, ya mungkin nanti Aslinmas bisa masuk," ujarnya.

Maruli menilai kekompakan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas mitigasi dan penanganan kerawanan di daerah.

"Dengan nanti ada kekompakannya dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, BNPB, BPBD, TNI, Polri, Aslinmas, mungkin akan jauh lebih efektif nanti," katanya.

Ia menambahkan, peran Aslinmas dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

"Apa yang bisa dikerjakan kita fleksibel. Jadi ikut membantu, intinya," ujar Maruli.(*)