MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat peran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah sebagai pusat analisis, integrasi kebijakan, dan pengendali pertumbuhan ekonomi daerah.

Biro Perekonomian tidak lagi hanya dituntut menjalankan fungsi administratif dan rutinitas koordinasi, tetapi harus mampu membaca persoalan ekonomi lebih awal, memberikan rekomendasi kebijakan, serta memastikan program pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat memimpin Rapat Penguatan Peran Biro Perekonomian sebagai Pengendali, Pengintegrasi, dan Akselerator Pertumbuhan Ekonomi Lampung yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif di Ruang Kerja Sekda, Jumat (28/8/2026).

Marindo mengatakan Biro Perekonomian memiliki posisi strategis karena berfungsi mengoordinasikan berbagai kebijakan ekonomi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Menurutnya, jika Biro Organisasi berfokus memastikan tata kelola internal pemerintahan, Biro Perekonomian memiliki cakupan yang lebih luas dalam mengawal tata kelola ekonomi eksternal melalui koordinasi lintas sektor.

"Biro Ekonomi ini lebih luas lagi. Kalau Biro Organisasi memastikan tata kelola internal, Biro Ekonomi memastikan tata kelola eksternal dalam hal ekonomi," ujar Marindo.

Ia mengatakan penguatan tersebut sejalan dengan misi pertama pembangunan Provinsi Lampung, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.

Karena itu, Biro Perekonomian diminta tidak sekadar menjadi pelaksana rapat dan administrasi. Biro tersebut harus mampu menghasilkan analisis dan rekomendasi yang dapat digunakan pimpinan untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat.

Marindo memaparkan lima fungsi strategis yang perlu diperkuat.

Pertama, sebagai economic intelligence. Biro Perekonomian harus mampu membaca kondisi dan arah perkembangan ekonomi sebelum pemerintah menetapkan kebijakan.

Fungsi tersebut mencakup penyediaan economic briefing bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, asisten, dan staf ahli, terutama terkait indikator strategis seperti pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Kedua, sebagai economic policy hub yang mengintegrasikan kebijakan ekonomi lintas perangkat daerah. Biro Perekonomian diharapkan menjadi penghubung berbagai program ekonomi, termasuk sektor pertanian, energi dan sumber daya mineral, ketahanan pangan, serta perindustrian dan perdagangan.

Ketiga, sebagai economic control atau sistem peringatan dini (early warning system) terhadap berbagai indikator ekonomi strategis.

Untuk mendukung fungsi tersebut, Marindo mendorong pembangunan dashboard ekonomi Lampung yang dapat menyajikan perkembangan indikator secara harian, mingguan, dan bulanan. Dashboard itu nantinya dilengkapi penanda kondisi, seperti merah, kuning, dan hijau, sehingga perubahan ekonomi dapat segera terbaca.

Indikator yang dipantau tidak hanya inflasi dan harga komoditas, tetapi juga investasi, ekspor, kinerja BUMD, pertumbuhan ekonomi, serta indikator strategis lainnya.

Keempat, Biro Perekonomian harus menjadi economic problem solver. Setelah mampu membaca indikator dan memberikan peringatan dini, Biro Perekonomian harus mampu menyusun rekomendasi penyelesaian terhadap persoalan ekonomi yang muncul.

Marindo mencontohkan persoalan kenaikan harga pangan. Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis, pemerintah dapat segera melakukan intervensi melalui perangkat daerah terkait.

Ia menilai intervensi pasar yang pernah dilakukan Dinas Perindustrian menunjukkan pentingnya sistem peringatan dini dan respons cepat pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.

"Ketika saya rapat inflasi, harga beras naik. Dari data series minggu ke minggu, kita itu harusnya inflasi tinggi. Tapi karena Dinas Perindustrian melakukan intervensi dengan melaksanakan penetrasi pasar, ternyata asumsi itu tidak menjadi kenyataan. Malah kita deflasi," jelasnya.

Menurut Marindo, pengalaman tersebut harus menjadi pembelajaran bahwa kebijakan ekonomi perlu merespons perkembangan berdasarkan data dan dilakukan secepat mungkin.

Kelima, Biro Perekonomian harus memastikan setiap kebijakan pemerintah menghasilkan dampak nyata terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.

Marindo menegaskan Biro Perekonomian bukan perangkat daerah teknis yang mengambil alih tugas OPD lain. Perannya adalah menjadi pusat analisis dan kendali yang mampu membaca persoalan lebih awal, mengintegrasikan kebijakan, menggerakkan perangkat daerah, dan memastikan kebijakan menghasilkan dampak.

"Biro Ekonomi itu harus menjadi mata, otak, ruang kendali ekonomi Gubernur, Sekda, dan Wagub. Membaca masalah lebih awal, mengintegrasikan kebijakan, menggerakkan OPD, dan memastikan kebijakan ekonomi ini benar-benar menghasilkan dampak," tegasnya.

Ia juga meminta penguatan analisis terhadap dampak ekonomi setiap program pemerintah. Setiap program, kata dia, harus dapat diukur kontribusinya terhadap produktivitas, nilai tambah, dan pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah program di sektor pertanian, seperti dryer dan POC, disebut mulai dapat dihitung dampaknya terhadap perekonomian. Ke depan, pengukuran serupa perlu diterapkan pada program sektor kelautan dan perikanan maupun sektor lainnya.

Marindo optimistis target pertumbuhan ekonomi Lampung hingga 8 persen pada akhir masa jabatan kepala daerah pada 2030 dapat dicapai. Namun, target tersebut membutuhkan perencanaan yang matang, pengukuran dampak, koordinasi lintas sektor, serta respons kebijakan yang berbasis data.

Untuk itu, ia meminta jajaran Biro Perekonomian membangun budaya briefing secara rutin agar berbagai persoalan ekonomi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

"Mudah-mudahan Biro Ekonomi seperti yang diharapkan, dapat menjadi mata dan telinga ekonomi bagi Pemerintah Provinsi Lampung," pungkasnya.(*)