MOMENTUM, Batam — Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) periode 2023-2028 resmi dilantik di Batam, Kamis (17/9/2026). Pelantikan di bawah kepemimpinan Saibansah Dardani menandai berakhirnya dualisme kepengurusan PWI yang sempat terjadi di daerah tersebut.

Pelantikan mengusung tema "Menegakkan Integritas dan Profesionalisme Pers demi Menjaga Marwah Negeri". Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan, penyatuan kepengurusan PWI Kepri merupakan bagian dari proses penyelesaian dualisme yang terjadi di tubuh organisasi sejak 2023.

"Pasti Bapak-bapak bertanya, 'Kok dilantik dua kali, Pak? Ada apa?'. Ceritanya berawal dari dualisme PWI. Sempat ada dua kepengurusan, satu dipimpin oleh hasil Kongres Bandung tahun 2023 di bawah Bapak Henry Tilaar, dan tahun 2024 lahir Kongres Luar Biasa Jakarta yang dipimpin Zulmansyah Sekedang," ujar Munir.

Menurut Munir, dualisme tersebut berdampak pada sejumlah kepengurusan PWI di daerah, di antaranya Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Riau, dan Kepri.

Penyelesaian dualisme kemudian ditempuh melalui Kongres Persatuan di Cikarang pada Agustus 2025. Munir mengatakan proses penyatuan kepengurusan telah dituntaskan dan tidak ada lagi dualisme di tubuh PWI.

"Pada bulan Maret kemarin sudah selesai semua, tidak ada lagi dualisme. Cak Iban (Saibansah Dardani) melakukan PAW. Agar penyatuannya jadi kuat dan PWI Kepri solid, maka kami lakukan pelantikan pada hari ini. Tolong dijaga dan dirangkul," tegasnya.

Munir juga mengingatkan sejarah berdirinya PWI pada 9 Februari 1946. Menurutnya, organisasi tersebut lahir dari para wartawan yang turut memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Semangat tersebut, lanjut Munir, menjadi bagian dari karakter PWI yang harus terus dijaga. Namun, tantangan wartawan saat ini telah berkembang seiring pesatnya teknologi digital dan media sosial.

Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan kemampuan wartawan menyaring informasi di tengah derasnya arus pemberitaan.

"Ketika masyarakat dibanjiri berita-berita masif yang tidak jelas kebenarannya, maka pers di situ harus hadir. Pers harus menjadi penjernih, pers harus menjadi pencerah, dan menjadi pembenar informasi atau clearing house," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan mengapresiasi peran pers dalam mengawal pemerintahan dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Menurut Iman, kritik dan pemberitaan wartawan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kepentingan agar bekerja lebih baik.

"Banyak pelajaran yang saya peroleh dari teman-teman wartawan sebenarnya. Ada yang membuat kita semakin berpikir dan bertindak lebih baik, tidak semena-mena," ujarnya.

Iman berharap pers terus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam mengangkat persoalan yang dihadapi masyarakat Kepri.

"Khusus Kepri, persoalan wilayah, masyarakat pesisir, pendidikan di pulau-pulau, kesehatan, konektivitas antarwilayah, ekonomi masyarakat, dan lingkungan hidup; pers sangat berperan untuk menyampaikan itu semua. Saya ini anak pulau, lahir dan tumbuh dari lingkungan masyarakat," tuturnya.

Iman juga menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus PWI Kepri yang baru dilantik serta mendoakan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) berjalan lancar.

"Mudah-mudahan dari 2026 ini sampai 2029 yang akan datang gembira terus. Saya ucapkan selamat dan saya doakan UKW semuanya berhasil," pungkasnya.(*)