MOMENTUM, Gunungsugih--Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri angkat bicara terkait tidak diajukannya perubahan APBD 2026 untuk dibahas bersama DPRD Lampung Tengah.

Komang mengatakan, keputusan tersebut bukan karena Pemkab Lampung Tengah tidak ingin membahas perubahan APBD 2026. Menurut dia, waktu yang tersedia dinilai terlalu singkat sehingga pembahasan anggaran dikhawatirkan tidak berjalan efektif.

"Di sini saya menyampaikan bahwa kami dari jajaran Pemkab Lampung Tengah bukan tidak ingin melakukan pembahasan. Namun, mengingat waktunya singkat, tentu tidak akan efektif dilakukan," kata Komang, Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, Pemkab dan DPRD Lampung Tengah saat ini juga tengah membahas APBD 2027. Karena itu, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) lebih dari Rp300 miliar dinilai lebih efektif dimasukkan dan dibahas dalam APBD 2027.

"Kalau Silpa Rp300 miliar lebih dibahas di APBD Perubahan 2026, hasilnya tidak akan efektif. Oleh karena itu, bukan kami tidak ingin membahas APBD Perubahan. Kami ingin pembahasan anggaran itu tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat," ujarnya.

Komang memastikan tidak diajukannya APBD Perubahan 2026 tidak akan mengganggu sejumlah program yang dinilai penting. Ia menyebut pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu dan program penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan tetap akan diselesaikan melalui pergeseran anggaran.

"Melalui pergeseran anggaran, para PPPK paruh waktu dan program PBI BPJS Kesehatan akan terselesaikan serta tetap terlaksana," katanya.

Untuk 2027, Komang menyatakan pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu fokus pemerintahannya. Melalui program pembangunan berdikari, Pemkab Lampung Tengah akan membangun rabat beton di sejumlah wilayah.

Ia menargetkan kerusakan jalan di Lampung Tengah dapat diselesaikan dalam tiga setengah tahun masa kepemimpinannya.

"Yang jelas saya targetkan tiga setengah tahun di kepemimpinan saya, jalan-jalan rusak di Lampung Tengah dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pembahasan anggaran, baik murni maupun perubahan, harus dengan waktu yang cukup dan tepat sasaran," ungkapnya.

Komang menargetkan pembangunan infrastruktur mulai berjalan pada Februari 2027. Sementara penggunaan Silpa lebih dari Rp300 miliar direncanakan berlanjut pada Mei 2027.

Ia juga memastikan pembangunan rabat beton akan melibatkan masyarakat setempat sehingga program tersebut tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi sekaligus membuka ruang pemberdayaan masyarakat.

"Selain mendapat perbaikan jalan, masyarakat juga diberdayakan. Oleh karena itu, saya memohon doa dan restu semoga apa yang telah direncanakan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar," pungkasnya.(*)