Harianmomentum.com - Sri Widodo telah dilantik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Utara sejak 15 Februari 2018. Namun hingga kini belum juga menerima faslitas rumah dinas (rumdis) dan mobil dinas (radis) sebagai plt bupati.

Pejabat berwenang di pemkab setempat, saling melempar bola terkait permasalahan tersebut. 

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), Samsir saat dikonfirmasi masalah tersebut, enggan berkomentar dengan alasan telah menugaskan Asisten III, Efrizal Arsyad.

"Coba konfirmasi ke Assisten III, saya menugaskan dia untuk hal ini. Saya buru-buru mau berangkat ada acara," ujarnya singkat sambil berjalan menuruni tangga usai keluar dari ruangannya, Rabu (28/2).

Sementara Assisten III, Efrizal Arsyad saat ditemui di ruangannya pun enggan memberikan jawaban dengan alasan permasalahan tersebut harus dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Sunny Lumy. 

"Bukannya saya gak mau jawab. Cuma coba kamu tanya terlebih dahulu ke Kadis Kominfo. Karena dia kan yang harus memberikan informasi dan komunikasi ke publik," kata dia.

Terpisah, Kadis Kominfo, Sunny Lumy saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengaku belum bisa menjelaskan secara detail hal tersebut karena belum ada koordinasi dan komunikasi dengan satuan tehnis kerja terkait. 

"Kalau soal itu, nanti akan saya koordinasi dengan pak Sekda. Karena saya belum ada komunikasi dan koordinasi dengan satuan tehnis terkait seperti Bagian Umum dan BPKA," jelasnya

Sebelumnya beredar informasi, fasilitas bupati sudah diserahkan kepada Plt Bupati sejak 11 Februari 2018. Namun hal itu dibantah Plt. Bupati Sri Widodo dengan manyatakan hingga saat ini dia tidak pernah menerima fasilitas bupati baik itu rumdis maupun randis. 

"Saya hingga saat ini tidak pernah merasa diserahkan fasilitas Bupati baik itu untuk rumah dinas atau kendaraan dinas. Jadi kabar yang menyatakan bahwa saya sudah menerima fasilitas itu bohong alias hoax," tegas Widodo melalui sambungan telepon (27/2).

Namun, Widodo pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, mau diserahkan ataupun tidak fasilitas itu tidaklah menjadi persoalan yang serius. Semua diserahkan kepada kesekretariatan pemkab saja mana yang baiknya. 

"Itu gak jadi masalah. Saya hanya fokus bekerja  untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada seperti persediaan dana di satker, pencairan beban kerja, pencairan sebagian dana PHO. Intinya saya fokus bekerja dalam waktu yang singkat ini, itu aja," terang Widodo  (Ysn)