Harianmomentum.com--DPRD Bandarlampung saat ini masih menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sisitem Pembayaran Pajak Online (elektronik) atau dikenal dengan sebutan e-Billing.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda e-Biling Grafieldi Mamesa mengatakan, ke depan seluruh pemerintahan menerapkan sistem e-government dalam memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, baik itu dari segi urusan bisnis, serta hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

"Makanya raperda ini kita buat ke arah sana. Ini masih dalam peroses pembahasan dengan memangil pihak pihak terkait," katanya, Selasa (6/3/2018).

Menurutnya, pembayaran pajak denga sisitem e-Billing tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandarlampung dari sektor pajak, baik itu pajak rumah makan dan restoran maupun pajak-pajak lainnya.

"Kita harapkan dapat meningkatkan PAD, terkafer seluruh pembayaran pajak sehingga saat tertentu keuangan Pemkot Bandarlampung bisa terperediksi dengan baik. Sehingga dapat diarahkan ke kegiatan yang sudah di prongramkan," katanya.

Selain itu, sisitem tersebut dipastikkan akan memberikan peerimaan pajak sesuai dengan besaran dan jumlah wajib pajak.

"Kita juga dapat mendapatkan data akurat berapa besar WP yang dikumpulkan dari e-Billing itu. Makanya kita akan coba rapatkan dengan pihak terkait," katanya.

Ditambahkannya, untuk pajak restoran saat ini Pemkot Bandarlampung masih mengunakan sisitem self-assessment, dimana Wajib Pajak (WP) menghitiung dan melaporkan sendiri besaran pendapatan pajak dari hasil pedapatannya.

“Salah satunya akan diterapkan di restoran. Mengapa di restoran? Karena pajak restoran, pembayarannya masih bersifat self-assessment. Kendalanya di situ kita tidak dapat megetahui pendapatan mereka secara pasti, oleh karena itu mudah-mudahan dengan e-Billing ini mengara ke tapping box  itu akan lebih kongrit pajak yang akan di dapatkan disitu,” kataya.

Terkait alat tersebut, pihaknya akan mengkajinya lebih jauh bukan hanya pengadaan namun perlu juga diataur tentang perawatan maupun sanksi apabila ada kerusakan.

“Kalau secara visi dan misi teman teman dan Pemerintah Kota Badarlampung satu misi tentang hal itu. Masalah masalah teknis itu nati kita coba bahas seberapah jauh seberapa besar kendala yang akan dihadapi dengan sisitem itu,” tandasnya. (aji