Harianmomentum.com--Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung mendorong transparansi informasi publik bagi partai politik (parpol) maupun pasangan calon gubernur dan bupati di Bumi Ruwa Jurai.

 

Komitmen itu akan kita awali dengan deklarasi keterbukaan informasi bersama pimpinan parpol dan calon kepala daerah yang direncanakan digelar di Hotel Sheraton, Kamis (22/3) mendatang.

 

Ketua KI Lampung Dery Hendryan menjelaskan, dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur (Pilgub) dan Pibup Tanggamus serta Lampung Utara pada Juni mendatang dibutuhkan keterbukaan informasi yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

 

"UU itu mengandung makna prinsip dalam penyelenggaraan badan publik baik negara maupun non negara termasuk partai politik," kata Dery kepada media usai audiensi tertutup bersama Pejabat Sementara Gubernur, Didik Suprayitno di ruang kerja Gubernur, Selasa (20/03/2018).

 

Menurut dia, deklarasi keterbukaan informasi dalam rangka pelaksanaan pilkada, pileg, dan pilpres di Lampung itu berbeda dengan deklarasi yang telah digelar sebelumnya pada 13 Desember 2017 lalu. Sebab, saat itu kegiatan ditujukan kepada penyelenggara pilkada, yaitu KPU dan Bawaslu.

 

Sementara deklarasi lanjutan itu, kata Dery, nantinya lebih ditekankan pada peserta kontestasi politik, yaitu calon kepala daerah dan pimpinan partai politik.

 

"Mereka memberikan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas untuk mentaati semua aturan hukum yang berlaku selama pesta demokrasi itu," ujarnya kepada kupastuntas.

 

Sementara Pjs Gubernur Didik Suprayitno mengatakan, deklarasi itu sebagai wujud kepedulian KI terhadap Pemda. Terlebih, saat ini serangan informasi bohong semakin marak beredar dimasyarakat melalui media-media sosial.

 

"Jadi peranan KI harus semakin kuat dan strategis. Sebab, sekarang adalah jamannya perang informasi dan disitu KI memiliki peran untuk meredamnya," singkatnya.(ira/awn)