Harianmomentum--Peningkatan disiplin dan kualitas kinerja pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) menjadi sorotan DPRD kabupaten setempat.

 

Hal tersebut disampaikan pada rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Atas Pengajuan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017, Selasa (12/9).

 

Fraksi PDI-P melalui juru bicara Ripzon Efendi meminta Pemkab Pesibar tidak melakukan double job (jabatan ganda) dalam penempatan tugas aparatur sipil negara  (ASN). 

 

“Buka hanya disiplin yang harus diperhatikan, tapi juga jangan sampai ada double job. Masih banyak ASN yang dapat mengisi kekosongan jabatan sesuai kepangkatan dan golonga,”  kata  Ripzon.

 

Dia melanjutkan, dalam teknis pengangkatan tenaga honorer, pemkab diminta lebih mengutamakan tenaga kerja sukarela (TKS) yang sudah lama mengabdi pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD).”Selanjutnya pengangkatan penjabat peratin (kepala desa) harus lebih mengacu pada aturan yang berlaku,” pintanya.

   

Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya meminta perencanaan pembangunan disusun dengan mengedepankan sistem pemertaan. 

 

“Penempatan pegawai juga harus  dilakukan sesuai dengan bidang tugas masing-masing,” kata juru bicara Fraksi Partai Demokrat  Holan Sudirman.

 

Sedangkan Fraksi Partai Grindra-PKS melalui juru bicara Gusti Kadek Artawan meminta pemkab lebih konsisten dalam menentukan kebijakan belanja daerah yang mengedepankan kepentigan publik

 

“Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi perhatian khusus seluruh satuan kerja. Pemkab juga harus dapat mengusulkan bantuan anggaran untuk memaksimalkan kelanjutan proses pembangunan gedung perkantoran,” kata Gusti.

 

Fraksi Pesisir Barat Bersatu dalam pandangan umumnya menyampaikan dua point utama. 

 

“SKPD terkait, harus lebih berperan aktif dalam optimalisasi realisasi dana desa.  Sehingga tujuan program tersebut dapat tercapai meningkatkan kesejahteran masyarakat desa,” kata juru bicara Fraksi Pesisir Barat Bersatu Saipul Hadi.

 

Rapat Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Piddinuri didampingi dua wakil ketua M. Towil dan AE Wardana Kusuma. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Pesibar Erlina dan jajaran serta unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) setempat. (asn)