Harianmomentum.com--Tingkat kepercayaan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Barat sangat rendah. Itu disebabkan, maraknya indikasi pungutan liar (Pungli) oleh oknum tidak bertanggung jawab.

 

Demikian disampaikan Kepala BPN Lampung Barat (Lambar) Joni Imron di hadapan Bupati Pesiba Agus Istiqlal dan masyarakat Kecamatan Ngambur, pada acara penyerahan sertifikat lahan Prona. Kegiatan berlangsung di halaman Balai Pekon (desa)  Negeriratu Ngambur. 

 

"Tingkat kepercayaan masyarakat tersebut memang benar alasannya, sebab adanya pembuatan sertifikat Prona yang hingga saat ini simpang siur dan dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum mengatasnamakan BPN," kata Joni. 

 

Karena itu, lanjut dia, pada pertengahan Tahun 2017, BPN Lambar membuat gebrakan dan target pembuatan sertifikat lahan sesingkat mungkin dengan tidak adanya pungli oleh BPN. 

 

"Tahun ini, BPN telah menyelesaikan 4.700 sertifikat untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Dengan waktu pembuatan kurang dari enam bulan. Ribuan Sertifikat itu, akan terbagikan dalam bulan ini,"  terangnya.

 

Untuk Kecamatan Ngambur, jumlah sertifikat Prona yang akan dibagikan meliputi: Pekon Negeriratu Ngambur sebanyak 470 sertifikat, Pekon Muaratembulih 150 sertifikat dan Pekon Sukabanjar 100 sertifikat. 

 

Rencananya, Kamis (15/2) BPN akan membagikan sertifikat di Kecamatan Pesisir Selatan: Pekon Pagardalam sebanyak 138 sertifikat. Pekon Pakunegara 147 sertifikat, Pekon Biha 122 sertifikat. 

 

Kemudian: Pekon Sumurjaya 150 setifikat dan Pekon Ulokmanik 135 sertifikat. Total keseluruhan, 825 sertifikat untuk Kecamatan Pesisir Selatan.

 

Bupati Pesibar Agus Istiqlal membenarkan adanya keresahan dan kegelisahan masyarakat terhadap proses pembuatan sertifikat Prona yang diindikasikan palsu, bahkan penantian hasil sertifikat yang bertahun-tahun belum ada tanda-tanda penerbitan dari pihak BPN. 

 

"Saat ini BPN akan mengeluarkan ratusan bahkan ribuan sertipikat yang proses pembuatannya lumayan singkat. Semoga penantian masyarakat saat ini bisa berbuah manis dengan mendapatkan sertipikat tanah cepat dan asli," harapnya. 

 

Selain itu, Agus juga mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar, menghormati proses dan prosedur yang ada. Kepada  aparat pekon diharapkan bisa mensosialisasikan adanya program pembuatan sertifikat Prona melalui Pokmas dengan anggaran yang minim, namun prosesnya lebih cepat. 

 

"Saya yakin, masyarakat di Kecamatan Ngambur ini masih banyak yang belum memiliki sertifikat tanah, dan diimbau kepada aparat pekon untuk membantu memberikan penjelasan dan informasi yang tidak menjerumuskan masyarakatnya," pintanya. (asn)