Harianmomentum.com--Pemerintah Provinsi (Pemprov) mendorong pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Perbankan (SIKP) di 15 kabupaten-kota se Lampung.

Hal itu disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat saat memimpin Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi KUR dan SIKP, Kamis (1-8-2019).

"Pemerintah daerah harus aktif melakukan penginputan data calon debitur potensial terutama untuk pelaku UMKM binaan ke dalam aplikasi SIKP," kata Taufik.

Dia mengatakan saat ini ada beberapa daerah yang belum melakukan penginputan data terbaru para calon debitur potensial. "Ini dilakukan agar penyerapan dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tepat sasaran," ujar dia.

Jadi jika sudah masuk dalam SIKP itu, maka pihak perbankan akan lebih mudah mengakses data nasabah yang akan dibantu. Selain memasukkan data, dia mengatakan, pemerintah kabupaten/kota juga bertugas melakukan verifikasi atas kebenaran penerima. Dengan demikian, data penerima lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kakanwil Perbendaharaan Provinsi Lampung Alfiker Siringoringo mengatakan jika penyerapaan dana KUR di wilayah ini masih sedikit.

Berdasarkan penginputan data Pemda di SIKP diketahui bahwa UMKM di 15 kabupaten/kota yang memperoleh dana jumlahnya masih sedikit. "Dari 2.380 calon debitur, hanya 547 menjadi debitur, dengan nilai total akad Rp23 miliar lebih," kata dia menerangkan.

Hal tersebut, masih munurut dia, diantaranya disebabkan karena kurangnya pemahaman bank penyalur mengenai kebijakan dan pedoman penyaluran KUR. "Kurangnya pemahaman mengenai kebijakan dan proses SIKP serta kurangnya pemanfaatan data calon debitur potensial dari pemerintah kabupaten/kota itulah yang harus kita benahi dengan lebih baik," ujar dia.(red)