Harianmomentum.com--Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim melakukan pertemuan dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Jumat (2-8-2019).

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kelautan Maritim Dedy miharza menyebutkan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjung Arinal ke Kemenko Maritim.

Selain itu, sesuai arahan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan untuk segera menindaklanjuti ke Provinsi Lampung.

Dia menjelaskan dalam pertemuan itu terdapat dua hal yang dibahas. Pertama soal Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2017 tebtabg Kebijakan Lautan di Indonesia.

"Di dalam pilar-pilarnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan nelayan. Karena tingkat kemiskinan di Indonesia, 20 persennya dari nelayan," kata Dedy.

Kemudian, pembahasan kedua terkait dengan Gerakan Indonesia Bersih (GIB). Terlebih lagi, Indonesia dinilai sebagai negara terkotor setelah China.

"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo), mendorong untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Karena membahayakan ekosistem," jelasnya.

Karena itu, Kemenko Maritim bersama gubernur segera melakukan percepatan penanganan sampah. "Kami sudah diskusikan dengan tim, pak gubernur, beliau memang sudah siap dan ada kajian dari DLH terkait sampah secara keseluruhan," ujarnya.

Bahkan, menurut dia, Arinal akan membuat tim khusus untuk melakukan studi kelayakan terkait penanganan sampah yang rencananya akan diubah menjadi energi listrik.

Terkait hal tersebut, Pemprov Lampung masih menentukan lokasi dengan luas minimal 6 hektare untuk pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah).

"Ada tiga titik yang akan dilihat dari berbagai aspek. Mulai aspek sosial dan ekonomi. Luasnya 6 hektare sudah standar, kalau lebih malah bagus," terangnya. (adw)