MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Indonesia tengah bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi agar jemaah dari Indonesia tetap diizinkan pergi ke negara itu untuk melaksanakan ibadah umrah. Seperti diketahui, mulai kemarin (Kamis, 27/2), Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk sementara tidak menerbitkan visa dan menangguhkan kedatangan warga negara asing ke Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah, mengunjungi Masjid Nabawi, dan melakukan wisata. 

“Jemaah kita mestinya aman. Oleh karena itu, kita harap Saudi nanti memberi atau membuka kembali izin bagi jemaah Indonesia untuk umrah. Kalau alasannya virus korona, kita kan tidak tercemar, mestinya tidak terkena embargo. KBRI sedang berusaha. Kita tunggu hasilnya,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin, kemarin. 

Wakil Menteri Haji dan Umrah Saudi, Abdulaziz bin Wazzan, melalui rilisnya yang diterima di Jakarta, kemarin, menyatakan negaranya mengambil kebijakan itu untuk mencegah masuknya wabah covid-19. “Mekah dan Madinah menjadi tujuan muslim dari seluruh dunia untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Kebijakan ini sementara dan akan dievaluasi.” 

Menurut laporan WHO per 25 Februari 2020, secara global kasus covid-19 yang terkonfi rmasi mencapai 81.109 dengan penambahan 871 kasus baru yang meliputi 459 kasus anyar di 37 negara di luar Tiongkok dan 412 sisanya di Tiongkok. 

Kesatuan Tour Travel Haji Umrah RI (Kesthuri) juga berharap pemerintah Indonesia dan Saudi menemukan jalan keluar agar jemaah umrah yang tertunda tetap diberangkatkan kendati dengan penjadwalan ulang. “Ada sekitar 2.000 jemaah umrah tertunda karena tertahan di bandara. Kami berharap ada solusi agar seluruh jemaah umrah dapat tetap berangkat kendati harus dijadwal ulang. Pemerintah bisa melindungi jemaah akibat kebijakan Saudi yang sangat mendadak dan menimbulkan kepanikan tersebut,” ujar Wakil Ketua Umum Kesthuri Artha Hanif. 

Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Sulawesi Selatan, Azhar Gazali, menambahkan pihaknya sudah melakukan sosialiasi kepada jemaah terutama yang jadwal keberangkat annya dalam waktu dekat agar bisa maklum. 

Dengan pembatalan tersebut, sekitar 1.200 jemaah umrah dari Sulawesi Selatan batal berangkat pekan ini. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan jemaah umrah Indonesia yang selesai beribadah bisa kembali ke Tanah Air. “Kami pastikan maskapai bertanggung jawab memulangkan jemaah dari Saudi.”

Umroh dan Haji

Persebaran Coronavirus atau yang memiliki nama beken Corvid-19 sudah ke banyak negara, walaupun sebelumnya pihak Indonesia sudah menyatakan bahwa tidak ditemukan pasien Coronavirus di Indonesia, walaupun pernyataan ini juga diragukan kebenarannya oleh World Health Organization (WHO), namun masalah Corvid-19 merembet kemana-mana. 

Kebijakan pemerintah Arab Saudi yang tidak mengeluarkan visa untuk umroh telah membuat kalang kabut calon umroh dan perusahaan pengelola bisnis umroh. Kebijakan Arab Saudi ini jelas juga menunjukkan negara di Timur Tengah tersebut lebih mempercayai WHO dibandingkan Indonesia terkait Coronavirus, disamping sebagai langkah mencegah penyebarannya, karena biaya mengobati per orang yang terkena Coronavirus tidaklah murah, bahkan konon mencapai Rp 1 Miliar per orang.

Jika penyebaran dan ancaman Corvid-19 ini tetap berlanjut atau “tidak dihentikan” oleh Alloh SWT sampai Juni 2020, kemungkinan besar bukan hanya calon umroh tapi juga calon haji yang dijadwalkan akan berangkat tahun ini juga berisiko untuk ditunda atau dibatalkan, jelas sebuah situasi dan kondisi yang mungkin saja dapat dipolitisasi oleh kelompok oposan di berbagai negara, khususnya di Indonesia.

Kita tetap harus menghormati pemerintah Arab Saudi yang untuk sementara akan memberlakukan embargo umroh, dan kita berharap dan berdoa agar penanganan global melawan penyebaran Coronavirus dapat berhasil, sehingga virus mematikan ini tidak mengancam atau mengacaukan rencana keberangkatan haji di tahun 2020 ini.

Jika Corvid-19 ini berlanjut terus, maka ada beberapa dampak strategis yang akan ditimbulkannya antara lain : kematian penderitanya akan semakin banyak jumlahnya, semakin banyak negara yang terinfeksi, perekonomian global, regional dan nasional akan mengalami “demam” bahkan krisis global, pemutusan hubungan kerja akan terjadi di tingkat global, regional dan nasional, bahkan global, regional dan national uncertainty and instability juga akan mudah terpantik. Semoga saja pemerintah Indonesia mampu mencegahnya, agar tidak memicu banyak orang akan marah ke depan.(**)

Oleh: Linda Rahmawati, penulis adalah pemerhati masalah strategis.