MOMENTUM, Bandarlampung--Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung tampaknya harus memiliki kesabaran ekstra.

Tunjangan hari raya (THR) yang dijanjikan akan dibayar berbarengan dengan gaji bulan Juni 2020, tak kunjung terealisasi.

Padahal mereka sangat membutuhkan uang setara dengan sebulan gaji tersebut.

Seorang ASN yang meminta namanya dirahasiakan menyebut, mereka terpaksa berhutang kepada kerabat karena saat lebaran THR tidak cair.

“Nah, janjinya hutang itu akan saya kembalikan kepada saudara awal Juni. Tapi nyatanya THR nggak cair juga. Gimana mau bayar hutang kalau begini,” keluhnya kepada harianmomentum.com.

Baca Juga: THR Tak Cair, ASN Pemkot Gigit Jari

Menurut dia, kebijakan berhutang terpaksa ditempuh untuk memenuhi kebutuhan lebaran keluarga. Terlebih, pejabat pemkot telah berjanji akan membayar THR itu bersamaan dengan gaji bulan Juni.

“Kami berhutang karena sudah ada omongan dari pejabat bahwa THR dibayar bersamaan gaji bulan Juni. Ternyata zonk,” kata ASN yang bertugas di salah satu puskesmas tersebut.

ASN lain juga mengeluhkan hal serupa. Menurut dia, keterlambatan pembayaran THR bagi ASN di pemkot sangat memalukan.

“Kami ini bingung, mau demo nuntut THR tapi takut sama walikota. Tapi kalau diam aja, begini jadinya. Nggak ada kejelasan kapan tunjangan itu cair,” keluhnya.

Dia berharap, pemkot segera membayarkan THR tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. “Gaji kan nggak bisa diandalkan. Sisanya cuma Rp80 ribu karena potongan cicilan ke bank,” ujarnya. Baca Juga: Soal THR ASN, LBH Kritisi Pemkot Bandarlampung

AR, ASN di sekretariat pemkot Bandarlampung mendesak pejabat berwenang segera memberi penjelasan kenapa sampai pembayaran THR tertunda.

“Kalau memang belum bisa dibayar, tolong jelaskan kepada kami apa alasannya? Jangan diam- diam aja dong. Ini namanya lepas dari tanggung jawab,” katanya.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Sekretaris Kota Bandarlampung Badri Tamam mengatakan, keterlambatan pembayaran THR disebabkan tertahannya dana dari pemerintah pusat. "Kemarin kan sudah dijelaskan oleh pak wali, ada sebagian dana belum cair dari pusat," singkat Badri ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (2-6-2020).

Terkait teknis keterlambatan, Badri menyebutkan agar mengonfirmasi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandarlampung. "Coba tanya ke Wilson, BPKAD. Saya juga belum menghubungi dia," sebutnya.

Sementara, Kepala BPKAD Bandarlampung Wilson Faisol belum dapat dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui sambungan teleponnya 0812-7222-XXXX, tidak merespon. Begitu juga ketika dikirim pesan singkat SMS (Short Message Service) tidak menjawab.

Selain itu, wartawan harinmomentum.com juga berulang kali mencoba menyambangi kantor BPKAD yang terletak di lantai empat gedung satu atap pemkot setempat guna melakukan konfirmasi. Namun, Wilson tidak ada di ruang kerjanya. "Bapak tidak ada, lagi keluar," ujar seorang pegawai BPKAD.

Sebelumnya, Walikota Bandarlampung Herman HN mengatakan, keterlambatan pembayaran THR sifatnya hanya penundaan. "Pasti dibayar dong, tidak mungkin tidak dibayar. Penundaan saja," ujar Herman saat diwawancara awak media, Selasa (19-5).

Menurut dia, hal tersebut disebabkan, tertundanya pencairan dana Pemkot Bandarlampung oleh pemerintah pusat. "Dana kita ada yang tertahan juga di pusat," ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk menyiasati hal tersebut. Pemkot Bandarlampung mengeluarkan tunjangan kinerja (tukin) kepada para pegawai.

"Tunjangan kinerja saya keluarkan, seperti pegawai biasa Rp1 juta. Ya hampir miriplah dengan THR. Kemudian, untuk para guru tidak ada masalah, karena kemarin sertifikasi sudah saya bayar sekitar Rp40 miliar," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, 8.603 ASN di Pemkot Bandarlampung tidak menerima THR.

Hingga Selasa (19-5-2020), belum ada tanda- tanda tunjangan tersebut dibayarkan. Sedangkan hari kerja sebelum libur lebaran hanya sampai Rabu (20-5-2020).

Sumber terpercaya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung menyebut, realisasi THR ASN pemkot baru akan dibayarkan pada Juni 2020.

“Penyebabnya, kas daerah (Kasda) kosong. Kemarin ada duit, tapi habis tersedot untuk membayar insentif Ketua RT dan tunjangan kinerja (tukin) pegawai,” ungkapnya kepada harianmomentum.com, Selasa (19-5-2020). (**)

Laporan: Vino Anggi Wijaya

Editor: Andi Panjaitan