MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan mengkaji Peraturan Walikota (Perwali) Bandarlampung nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Fahrizal Darminto yang menanggapi permohonan pembatalan perwali tersebut oleh Advokat Cinta Tanah Lampung (Actal), Senin (7-9-2020).

Menurut Fahrizal, perlu dibuktikan dengan kajian hukum apakah dalam perwali tersebut mengandung unsur politisnya atau tidak.

"Kita lihat dulu apakah ada unsur politiknya. Itu harus dibuktikan dengan kajian hukum," kata Fahrizal saat diruang kerjanya.

Baca juga: Actal Desak Pembatalan Perwali Covid-19

Dia menyebutkan jangan sampai secara objektif aturan itu sangat baik, namun penerapan di lapangan dilakukan secara berlebihan.

"Kadang-kadang begini, saat buat peraturan itu objektifnya sudah bagus. Sehingga mengatasnamakan produk hukum itu, dan melakukan hal-hal yang tidak perlu," sebutnya.

Terkait dengan adanya pasal yang mengatur pemberian bantuan sosial kepada warga, menurut dia, tidak perlu melalui satuan tugas di tingkat kecamatan.

"Tidak mesti melalui, tetapi dikoordinasikan itu benar. Jangan sampai ada bagi-bagi justru menimbulkan klaster baru. Memang fungsi pemerintah," terangnya.

Meski demikian, dia mengatakan jika sudah berkoordinasi dan pelaksanaannya sesuai prosedur maka tidak perlu dipermasalahkan.

"Intinya yang tidak boleh standar ganda menerapkan peraturan. Kalau orang sudah izin, pelaksanaannya benar harusnya boleh," tuturnya.

Menurut dia, jika tujuannya untuk memberikan perlindungan untuk masyarakat di tengah pandemi covid-19, maka harus dilihat protokol kesehatannya.

"Cara memberikannya, berapa orang yang kumpul, barangnya yang diberikan sehat atau enggak. Jangan sampai barabg kadaluarsa. Kalau sudah terpenuhi ya boleh," jelasnya. (**)

Laporan/Editor: Agung DW