MOMENTUM, Bandarlampung--Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkita Bangsa (PKB) kabupaten/kota di Provinsi Lampung telah terselenggara, Sabtu (6-3-2021).

Berdasarkan informasi yang dihimpun harianmomentum.com, Muscab 14 DPC PKB kabupaten/kota di Lampung berjalan lancar. Tapi tidak untuk Muscab DPC PKB di Kota Bandarlampung.

Muscab sempat terhenti (skorsing), karena peserta tidak memenuhi kuota. Sebab belasan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) meninggalkan lokasi Muscab.

Mantan Ketua DPC PKB Kota Bandarlampung, Juanda mebenarkan terkait hal tersebut.

"Pada saat Cak Imin (Ketua Umum PKB) memberi sebutan (secara virtual) mereka (DPAC) hadir semua. Selesai sambutan itu, ketika mau dimulai Muscab, mereka pulang, hanya tersisi empat DPAC," kata Juanda saat dikonfirmasi harianmomentum.com melalui sambungan telepon, Sabtu malam (6-3-2021).

Juanda menyebut, empat DPAC yang tersisa di Muscab tersebut hanyalah dari Rajabasa, Kemiling, Telukbetung Barat dan Telukbetung Timur.

Menurut Juanda, DPAC memilih hengkang dari Muscab karena kecewa terhadap ditunjuknya Robiatul Adawiah sebagai Ketua DPC Kota Bandarlampung.

"Enam belas DPAC pulang, karena mereka hanya menyaksikan, tidak mengusulkan, tidak ada musyawarah mufakat. Ditambah mereka sudah tahu bocoran calon ketua yang ditunjuk DPP melalui DPW," ungkapnya.

Meski demikian, Juanda menyadari bahwa mekanisme dalam Muscab adalah penunjukan langsung (untuk ketua dan sekretaris).

Namun menurut dia, semestinya penunjukan tersebut berdasarkan usulan dari DPAC.

"Mekanismenya (pemilihan ketua), PAC mengajukan nama lima orang ke DPW, lantas DPW ke pusat. Tapi yang terjadi langsung diambil alih DPW tanpa melibatkan DPC, apalagi DPAC. Seharusnya melalui rapat DPC dan DPW dulu. Siapa yang diajukan," jelasnya.

Baca juga: Dewan Termuda di Bandarlampung Nakhodai PKB, Nover: Tidak Ada Kisruh-Kisruh

Juanda menyesalkan hal tersebut. Apalagi, pasca di skorsing, DPW mendadak melanjutkan kembali Muscab, meski DPAC banyak yang tidak hadir. 

Menurut Juanda, kejadian itu menandakan hilangnya sistem demokrasi di tubuh PKB.

"Tidak ada sama sekali (demokrasi). Harusnya ada, kan sesuai ADART. Ini DPW semau-mau. DPAC tidak ada di Muscab, tapi dilanjutkan," ucapnya.(**)

Laporan/Editor: Agung Chandra Widi