MOMENTUM, Bandarlampung--Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Lampung menyuarakan penolakan terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar kubu kudeta di Deliserdang, Sumatera Utara, pekan lalu.

Penolakan tersebut disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) di provinsi setempat, Selasa (9-3-2021).

"Tolong disampaikan bahwa kongres yang terjadi tidak sah dan abal-abal. Tolong disampaikan kepada menteri," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung, Julian Manaf, didampingi Anggota Fraksi Demokrat DPRD provinsi setempat.

Hal itu disampaikan Julian pada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Lampung, Danan Purnomo, Selasa (9-3-2021).

Lebih lanjut Julian menegaskan bahwa pihaknya mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

"Kami semua yang punya suara tidak ada satupun yang hadir ke KLB. Kami tetap konsisten terhadap hasil kongres 2020 yang sudah ditetapkan oleh Kemenkumham," ucapnya.

Dalam kedatangannya tersebut, mereka turut menyerahkan berkas-berkas kepartaian seperti AD/ART yang sah, dan pernyataan sikap dari DPC 15 kabupaten/kota yang tidak mengikuti KLB di Deliserdang.

Kepala Kanwil Kemenkumham, Danan Purnomo mengatakan, pihaknya menampung semua aspirasi dari masyarakat, termasuk persoalan dari Partai Demokrat.

"Secara pribadi kami turut prihatin, mudah-mudahan ini bisa segera selesai. Berkaitan dengan yang disampaikan DPD ini akan segera kami laporkan ke Pak Menteri," ucapnya.

Sebab, sambung dia, kanwil tidak bisa mengambil keputusan. Semua keputusan ada di pusat. 

"Intinya kami menerima, dan kami akan sampaikan ke Jakarta. Mudah-mudahan persoalan ini segera selesai," harapnya.(**)

Laporan/Editor: Agung Chandra Widi