MOMENTUM, Bandarlampung--Proses belajar mengajar melalui virtual yang diberlakukan selama masa pendemi dirasa kurang efektif dan menimpulkan polemik di tengah masyarakat.

Berbagai masukan dan saranpun telah disampaikan masyarakat pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung.

Masyarakat berharap, proses belajar mengajar bisa dilaksanakan secara tatap muka. Namun tetap dengan penerapan protokoler kesehatan.

Hal itu dikatakan oleh Elly Wahyuni, salah satu Pimpinan DPRD Provinsi Lampung saat diwawancarai di kantornya, Selasa (9-3-2021).

“Saat kami turun ke bawah (reses/jaring aspirasi), banyak wali murid protes kalau belajarnya daring (dalam jaringan) terus seperti sekarang,” kata Elly, wakil ketua I DPRD setempat.

Protes tersebut dipicu banyak hal. Salah satunya karena banyaknya siswa yang makin liar.

“Ada anak SMP itu yang sudah berjualan, untuk menyambung hidup karena banyak waktu luang,” tutur politisi asal Partai Gerindra itu.

Selain itu, ada juga wali murid yang mengeluhkan pola belajar daring yang harus menggunakan teknologi informasi berbasis internet. Mengingat kemampuan wali murid berbeda-beda, satu sama lainnya.

“Untuk daring itu ada yang tidak punya HP (telepon genggam/gatget). Ada yang punya HP tapi tidak kebeli kuota internet,” ucapnya.

Meski demikian, Elly mengucap syukur, saat ini sudah ada kabar baik dari pemerintah pusat. Kabar itu terkait akan dibuka kembali sekolah tatap muka di pertengahan tahun 2021.

“Masalah ini sudah kita bawa dalam rapat dengan fraksi. Kita sudah sepakat, mendukung kebijakan pemerintah yang kabarnya akan mengadakan belajar tatap muka kembali pada Juli,” jelasnya.

Dukungan itu karena beberapa alasan, diantaranya kebijakan tersebut dirasa akan meringankan beban wali murid.

“Sisi positifnya dari segi ekonomi keluarga sudah pasti diringankan. Kedua, belajar tatap muka itu bisa lebih sampai ilmunya,” ucapnya.

Meski demikian, ada beberapa pekerjaan rumah masing-masing instansi pendidikan dalam menyambut belajar tatap muka.

“Masalah terbesarnya adalah, apakah semua sekolah di Lampung ini sudah siap akan sarana protokol kesehatan (prokes)?” ucapnya.

Pengadaan sarana-prasarana penunjang prokes di sekolah itulah yang kini masih jadi pembahasan, antara legislatif dan eksekutif di provinsi setempat.(**)

Laporan/Editor: Agung Chandra Widi