MOMENTUM, Bandarlampung--DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung menilai pentingnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat guna mencegah radikalisme yang berbalut agama.
Demikian dialog kebangsaan yang menghadirkan Sekretaris DPD PDIP Lampung Mingrum Gumay, Walikota Bandarlampung Eva Dwiana, Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDIP Lampung, Tokoh Agama Budha Viryanita, dan dari MUI Suryani,
Kegiatan yang dipandu Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDIP Lampung Yanuar Irawan itu bagian dari agenda Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDI Perjuangan Lampung di Ballroom Novotel Bandarlampung, Selasa 8 Juni 2021.
Mingrum mengatakan wawasan kebangsaan bagi masyarakat sangatlah penting, maka dari itu di DPRD Lampung memiliki agenda dua bulan sekali guna memberikan wawasan kebangsaan untuk masyarakat.
"Anggota DPRD Lampung dua bulan sekali selama dua hari turun ke masyarakat untuk memberikan wawasan kebangsaan, pesertanya beragam, mulai dari pelajar, mahasiswa dan pemuda. di Sumatera hanya lampung yang punya dalam konteks keberagaman," ungkapnya.
Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDIP Lampung Suparman Abdul Karim mengungkapkan, agama itu dari tuhan masih suci, tapi menjadi tercemar ketika sudah sampai ke manusia. Ketika agama diturunkan kepada nabi dan utusan ini masih suci, ketika ditransfer ke penyampai agama mulai tercemar apalagi ini sudah beribu tahun jaraknya.
"Jadi tidak semua penceramah atau penceramah itu maunya Allah seperti itu, sehingga bisa ada malpraktik agama.
Radikalisme terorisme adalah virus, vaksin yang paling efektif adalah menggunakan bahasa agama. Lawan pemikiran adalah pemikiran, ketika banyak disampaikan banyak radikalisme lewat masjid pengajian maka harus dilawan dengan sosialisasi yang sama yang langsung menyentuh masyarakat. Jihad yang sebenarnya bukan teriak kafir di mimbar tapi menyentuh langsung masyarakat," ujarnya.
Menurut Suryani, Indonesia bukan negara agama sehingga tidak menjadikan suatu agama menjadi dasar negara. Indonesia juga bukan negara sekuler liberal. Tapi Indonesia adalah negara dibangun dari berbagai suku bangsa, etnis dan agama sehingga disepakati menjadikan pancasila sebagai dasar negara.
"Pancasila itu merupakan implementasi dari ajaran agama. Kita harus menjadikan bangsa ini saling menghormati dan menghargai tema wawasan kebangsaan, tak lepas dari keberagaman dan menjaga persatuan dan kesatuan," ujarnya.
Sementara, tokoh umat Budha, Viryanita menilai,
kurangnya pemahaman secara utuh pancasila sebagai dasar negara, sehingga timbul pemikiran-pemikiran lain.
"Kalau kita benar-benar merenung, pancasila memiliki keterkaitan dengan sila satu dengan lainnya. Kita gak bisa menciptakan keadilan dan kemanusiaan kalau kita tidak memiliki nilai ketuhanan," ujarnya. (*)
Laporan: Sulaiman
Editor: M Furqon
Editor: Harian Momentum