MOMENTUM, Bandarlampung--Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mengkritisi permintaan Gubernur Arinal Djunaidi terkait pengurangan analisa dari sisi ekonomi oleh Badan Pusat Statistik.

"Silahkan saja jika pak gubernur ada data pembanding tentang fakta-fakta yang diekspos jika menurutnya tidak seperti itu, monggo saja," ujar Anggota Komisi IV DPRD Lampung Vittorio Dwison, Selasa (29-6-2021).

Vittorio mengatakan, saat ini BPS menjadi salah satu sumber data yang menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

"Mungkin gubernur punya penilaian, saya gak tahu juga, silahkan saja. Kita di DPRD perlu pijakan data, ketika melakukan fungsi-fungsinya, BPS menjadi salah satu sumber data," tegas anggota Fraksi PKS DPRD Lampung Ini.

Sebagai lembaga resmi, kata dia, pihaknya menilai BPS bisa mempertanggungjawabkan keabsahan data tersebut.

"Saya pikir itu lembaga resmi pasti mereka bisa mempertanggungjawabkan. Jika menurut pemprov tidak seperti itu, silahkan ajukan data pembanding. Kalau belum ada, berarti kita merujuk data yang sudah ada. Karena LKPJ kita kemarin mengangkat data dari BPS," ungkap anggota DPRD Lampung dapil Lamteng tersebut.

Sebelumnya, BPS Provinsi Lampung merilis soal pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2021 minus 2,10 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2020.

Dengan angka tersebut, maka Lampung menduduki peringkat keempat terendah secara nasional.(**)

Laporan: Ira Widya

Editor: Agus Setyawan