MOMENTUM, Metro--Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Metro diminta memperbaiki sistem pengelolaan retribusi parkir agar pendapatannya tidak bocor.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Metro, Amrulloh mengatakan, saran tersebut bertujuan agar pengelolaan parkir di Kota Metro lebih baik. Terutama dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Sudah kami sampaikan saran dan solusinya. Kami ini kan hanya ingin pengelolaannya lebih baik. Makanya kami minta sistem pengelolaannya dirubah agar lebih maksimal," kata Amrulloh pada Harianmomentum.com, Rabu (1-9-2021).

Baca Juga: PAD Kota Metro dari Parkir Diduga Bocor Hingga 50 Persen

Dalam hal ini, lanjut dia, Komisi I memberikan tiga saran. Yaitu, kejelasan surat perintah tugas (SPT) juru parkir. Menginventarisasi lahan parkir yang belum mengantongi SPT. Juga, kebijakan untuk juru parkir di masa pandemi ini.

"Prinsipnya adalah rumusan solusi untuk perbaikan. Kami mengkritik, tapi kami juga memberi saran dan solusi," ujarnya.

Dijelaskan Amrulloh, untuk mengetahui jumlah PAD parkir. Dalam SPT yang diberikan pada juru parkir harus dicantumkan nominal kewajiban juru parkir di masing-masing lokasi.

"Selama ini SPT tidak ada angka ataupun nominal retrebusi di dalamnya. Ke depan, nominal pendapatan dalam SPT juru parkir harus ada," tegasnya.

Kedepan, Amrulloh menambahkan, Dishub Metro melakukan pendataan pada lokasi parkir yang belum mengantongi SPT. 

"Inventalisir kembali lokasi yang belum ada SPT nya, ini kan penunjang untuk penambahan PAD. Selain itu, ada kebijakan dari Dishub agar tidak membebani juru parkir di masa pandemi ini," ucapnya.

Dua berharap, saran dan solusi yang diberikan pihaknya tersebut dapat terealisasi dan mampu mewujudkan pengelolaan retribusi parkir lebih baik kedepannya..

"Selama ini pendapatan di sektor parkir stagnan. Semoga ke depan lebih baik," harapnya.(**)

Laporan: Adipati Opie/Rio

Editor: M Furqon.