MOMENTUM, Bandarlampung--Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung melantik pengurus enam Dewan Pengurus Cabang (DPC) kabupaten/kota di Hotel Horison, Bandarlampung, Senin (6-9-2021).

Enam DPC yang dilantik tersebut pengurus Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Waykanan, Pringsewu dan Kota Metro.

Ketua KPPI Lampung Apriliati mengatakan, pelantikan enam DPC tersebut guna melengkapi struktur KPPI di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Dengan lengkapnya struktur ini maka KPPI Lampung akan siap melaksanakan musyawarah daerah (musda) pada Oktober mendatang.

“Pada Oktober mendatang KPPI akan melaksanakan musda. Mari kita sukseskan pelaksanaan musda, siapapun yang akan terpilih berkewajiban meneruskan perjuangan KPPI dan harus kita dukung Bersama,” ujar Apriliati.

Apriliati memaparkan, pada pemilu 2019 lalu, jumlah perwakilan perempuan di DPR Provinsi Lampung sebanyak 17 orang atau 20 persen. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya 12 orang.

Sementara saat ini total ada 112 anggota DPR di Lampung dengan rincian, 17 orang di DPRD Provinsi Lampung, dan 95 orang lainnya berasal dari 15 DPRD tingkat kabupaten/kota.

Untuk itu Apriliati meminta agar KPPI bisa berkontribusi dalam pembangunan di provinsi Lampung, sehingga akan meningkatkan indeks demokrasi dan indeks kesetaraan gender.

Menurut Apriliati, anggota KPPI yang duduk dilegislatif bisa berperan aktif dalam melahirkan perda-perda yang memiliki perspektif gender. Ini tugas yang berat, namun bisa dilaksanakan jika bekerjasama dengan semua pihak yang memiliki kepedulian dengan kaum perempuan.

“Menjadi tugas dari KPPI bekerjasama dengan stake holder terkait. Kita bukan bicara politik semata, kita juga menangani masalah stunting, kekerasan perempuan , perlindungan anak, mewujudkan kota ramah anak. Bagaimana angota legislatif yang juga anggota KPPI bisa melahirkan perda-perda yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Kita kawal program yang berperspektif gender. Masyarakat menunggu kiprah kita semua,” kata Apriliati.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Fitrianita Damhuri menambahkan, pihaknya sangat mendukung kiprah KPPI di Lampung.

Menurut Fitrianita keberadaan KPPI telah mendorong partisipasi perempuan di dunia politik dan dapat melahirkan perda yang perspektif gender. 

“Perempuan sudah mendapat kesempatan dan kesetaraan dengan laki-laki. Keterwakilan yang sudah mencapai 20 persen diharapkan terus meningkat di masa-masa yang akan datang. Saya yakin banyak perempuan yang mau terjun ke dunia politik, tapi karena kurangnya pengetahuan dan informasi, menyebabkan mereka enggan terlibat langsung,” pungkasnya.(**)

Laporan: Ira Widya

Editor: Agus Setyawan