MOMENTUM, Tulangbawang-- Aparatur desa jangan pernah takut berhadapan dengan oknum wartawan pemeras.

Terlebih, jika oknum itu selalu mengancam dan menakut- nakuti aparatur, dengan dalih mempertanyakan dana desa.

Hal itu ditegaskan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung, Supriyadi Alfian, Senin (20-9-2021), saat acara pelatihan jurnalistik bagi pemerintah kampung se-Kabupaten Tulangbawang.

Menurut dia, ada beberapa cara jitu untuk menangkal oknum wartawan tersebut. 

Pertama, saat ada yang datang ke kantor desa, tanyakan identitas medianya. Kedua, minta dia menunjukkan sertifikat kompetensi. 

"Tanyakan asal medianya. Kemudian, jika dia belum mengantongi sertifikat kompetensi yang dikeluarkan Dewan Pers, narasumber berhak untuk menolak oknum tersebut," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Supriyadi juga mengapresiasi kinerja PWI Kabupaten Tulangbawang yang dinilai aktif dalam menjalan program kerja.

Dia meminta seluruh anggota PWI setempat dapat mempertahankan prestasi itu. Termasuk, mampu menjalin sinergi dengan pemerintah daerah setempat.

Dia berharap, kerjasama pelatihan jurnalistik tersebut terus berlanjut. Terutama dalam pembuatan dan pemuatan berita di masing- masing media, yang tergabung dalam organisasi PWI.

Sementara, Abdul Rahman, Ketua PWI Tulangbawang mengatakan, acara yang diselenggarakan pihaknya melibatkan 147 aparatur kampung

Dalam kesempatan itu, ada beberapa materi yang diberikan kepada aparatur. Seperti pemahaman dan pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Termasuk tekhnik dan pemahaman tentang penulisan berita, berikut pengetahuan tentang foto jurnalistik.

Dia berharap, dengan pelatihan tersebut aparatur desa mampu memahami dan mengerti tugas dan fungsi wartawan yang sesungguhnya.

Termasuk pemanfaatan media sosial (Medsos) sebagai ajang publikasi dan sosialisasi program kerja.

Diketahui, acara yang diselenggarakan di Le'Man Hotel tersebut dibuka Pahada Hidayat, Asisiten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Pemkab Tulangbawang.

Turut hadir dalam acara pembukaan, forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) kabupaten setempat dan sejumlah pengurus PWI. (**)

Laporan:Rahman

Editor: Andi Panjaitan