Harianmomentum.com--Gubernur
Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta aparat pemerintah dan keamanan
meningkatkan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial.
Menurut
gubernur, dalam menangani konflik sosial, kuncinya peringatan dan deteksi
dini.
“Di
Lampung masih sering terjadi konflik sosial. Kunci menyelesaikannya, ada di
aparatur dalam melakukan deteksi, ketegasan, kehadiran di lapangan tepat waktu,
dan dukungan aparat keamanan,” kata Gubernur saat menerima kunjungan Kepala
Biro Pengkajian dan Strategi Staf Operasi Polri (Sops) Mabes Polri, Brigjen
Jati Wiyono, Rabu (18/10).
Konflik
sosial, kata gubernur, harus dikendalikan karena berdampak negatif yakni
investasi berkurang dan pembangunan terhambat.
"Ada
keterkaitan erat antara keamanan dan kesejahteraan. Untuk itu dibutuhkan
kesatuan dan sinergi antar aparatur negara,” kata gubernur.
Pemerintah
Provinsi Lampung terus berupaya menekan dan menyelesaikan masalah konflik
sosial. "Provinsi Lampung mendapat pengakuan nasional dalam menangani
konflik sosial. Penyelesaian konflik ini bukan karena tidak ada masalah yang
terjadi, namun seberapa tangkas pemerintah daerah menanganinya,” kata gubernur.
Gubernur
menjelaskan melalui Badan Kesbangpol berulangkali mengumpulkan Camat, Kapolsek,
Danramil dalam mendukung wilayah rawan.
"Bupati
harus memberikan dukungan seperti menempatkan camat sesuai pertimbangan permasalahan.
Alhamdulillah semuanya berjalan solid. Semua perhitungan dilakukan rinci guna
menangani masalah konflik," ujar gubernur.
Kunjungan
ini, menurut Jati Wiyono, dalam rangka kajian daerah rawan kejahatan
konvensional dan transnasional yang merugikan kekayaan negara, serta
berimplikasi konflik sosial dan masalah perbatasan. Dia menjelaskan konflik
sosial dapat terjadi dimana pun.
"Apa yang dilakukan Gubernur Ridho merupakan kebijakan pengawasan dan antisipasi konflik yang dapat muncul. Hal ini juga upaya meningkatkan citra positif Lampung," kata Jati Wiyono. (rls)
Editor: Harian Momentum