MOMENTUM, Metro--Optimalisasi dan efektifitas realisasi Pajak Bumi Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam agenda Monitoring Penyelenggaraan Pemerintah Umum tingkat kecamatan dan kelurahan se-kota setempat.

Acara berlangsung Wisma Haji Al-Khairiyah Kota Metro, Selasa (28-6-2022). Walikota Metro Wahdi Sirajuddin mengatakan, monitoring tersebut bertujuan membahas, sekaligus mengevaluasi kinerja kepemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Termasuk terkait validasi data dan optimalisasi realisasi PBB-P2. 

"Pada monitoring ini, yang saya tekankan pertama kali adalah pelimpahan kewajiban, kewenangan sesuai dengan PP 17 Tahun 2018, serta pelimpahan kewenangan sebagian kepala daerah ke camat. Untuk lurah adalah bagian dari kecamatan," kata walikota.

Selain itu dalam monitorig itu juga ada hal-hal penting yang perlu disampiakan kepada para pamong sebagai representasi masyarakat 

"Kita melakukan monitoring setiap hari. Tujuanya agar sinergi kinerja kepemerintahan terus berjalan baik, dari tingkatan teratas hingga yang terbawah," terangnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Metro Triana Aprisia mengatakan, agenda monitorng tersebut diikuti lima camat, 22 lurah, para kasi pemerintah, kasi pembangunan kelurahan serta perwakilan ketua RT dan RW se-Mota Metro.

"Salah satu yang jadi pembahasn utama dalam monitoring ini adalah tentang ketidaksesuaian besaran PBB-P2 yang harus dibayar oleh wajib pajak. Termasuk kendala-kendala dalam mengoptimalkan realisasi PBB-P2," kata Triana Aprisia.

Sedangkan terkait penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan dan kelurahan, menurut dia, secara umum berjalan dengan baik. "Agenda monitoring ini akan dilaksanakan rutin, setiap tiga bulan sekali," ujarnya. (**)