Harianmomentum.com-- Kapolda Papua Irjen (Pol) Boy Rafli Amar mengaku, pihaknya sejak awal telah melakukan pengamanan secara maksimal, termasuk antisipasi-antisipasi serangan dari kelompok bersenjata.

 

Menurut Boy, ancaman kelompok bersenjata ini menjadi salah satu antisipasi Polda Papua. Pasalnya, ancaman kelompok ber­senjata ini masih selalu meng­hantui di provinsi berjuluk Bumi Cenderawasih itu. 

"Perlu dipahami ancaman di Papua itu dari kriminal bersenja­ta. Itu tugas kami untuk jaga keamanan. Maka kami terus beru­paya bagaimana mengeleminir ancaman (kelompok bersenjata) itu. Jika tidak diantisipasi secara maksima, kelompok bersenjata ini akan mengganggu pilkada serentak tahun depan," tegas Boy Rafli saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin. 

Menurut Boy, Pilkada Papua harus menjadi perhatian serius semua pihak, tanpa terkecuali para calon yang akan ikut kon­testasi. Para kandidat kepala daerah harus berkomitmen untuk menciptakan pilkada demokra­tis, aman dan damai. 

"Peran pasangan calon ikut pilkada nanti sangat menentukan sikap para pendukungnya dalam demokrasi damai. Artinya para calon punya peran sangat be­sar karena apa yang dilakukan masyarakat tergantung elite politiknya," ujar Boy. 

Boy menyebutkan, pihaknya terus berupaya untuk mencip­takan kondisi aman dan damai termasuk jelang pelaksanaan pilkada, bahkan hingga pasca pilkada di Papua. 

"Kepolisian Papua secara terus menerus mengupayakan agar pilkada berjalan demokratis dan damai di tanah Papua. Kami juga memandang perlu komitmen bersama semua pihak untuk memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat Papua agar dalam demokrasi benar-benar memegang prinsip saling menghormati pilihan hak warga agar kompetisi berjalan dengan fair dan damai," jelas mantan Kapolda Banten ini. 

Untuk itu, Boy mengaku, per­lu menggelar pertemuan dengan beberapa pihak terutama para elite politik termasuk pasangan calon agar bisa membangun demokrasi sehat, aman dan da­mai untuk semua. 

"Kepolisian Papua tentunya wajib bertemu dengan para elite politik di Papua dan pasangan calon untuk meminta komitmen. Itulah hari-hari kami bicarakan dan dalam suatu momen tentu kita harus minta agar pilkada berjalan aman dan damai men­jadi tanggung jawab kita ber­sama," paparnya. 

Boy berharap, pilkada di Papua ini bisa jadi contoh baik bagi semua daerah. "Saya yakin indeks demokrasi di Papua akan semakin baik, apabila semua ter­libat pilkada bisa berkomitmen dan menjaganya," ujarnya. 

Selain itu Boy berharap, Pilkada Papua bisa diselenggarakan dengan baik, termasuk pihak penyelenggara. "Harapan saya penyelenggara pemilu harus independen, masyarakat harus dapat menggunakan hak pilih­nya secara demokratis dan ke­mudian yang terpenting adalah kepada para elit polkitik harus dapat memberikan pendidi­kan politik yang baik kepada masyarakatnya," pungkansya. 

Sebelumnya, Menko Polhukam, Wiranto mewanti-wanti,agar calon kepala daerah berha­ti-hati mengusung isu di pilkada. Isu pesta demokrasi ini berpo­tensi dimanfaatkan kelompok radikal untuk masuk dan memecah belah masyarakat. 

"Hati-hati, jangan (isu pilkada) dimanfaatkan kelompok-kelom­pok radikal untuk membangun suatu kebencian, kecurigaan, konflik satu dengan lain. Ini mereka (kelompok radikal) bi­asanya kan masuk di situ," kata Wiranto di acara 6th Action Asia Peacebuilders Forum, di Jakarta belum lama ini. 

Wiranto meminta, kesadaran para calon kepala daerah untuk meredam isu SARA. Wiranto kerap melihat beragam cara untuk menang di pilkada yang tidak terkontrol. Misalnya, pe­nyebaran ujaran kebencian, propaganda politik, dan kam­panye hitam. "Tentunya hal itu mengancam kedamaian dan plu­ralisme kehidupan masyarakat Indonesia," ujarnya. 

Wiranto tak heran jika situasi politik akan memanas jelang tahun politik pada Pilkada 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Hal ini tidak bisa dihindari karena para calon akan melaku­kan berbagai cara untuk bisa meraih kemenangan. 

"Karena ingin menang, ke­mudian melakukan langkah-langkah agar mereka lebih populis dari yang lain, agar merekadipilih rakyat," jelasnya. 

Pilkada ataupun Pemilu, lanjut Wiranto, seharusnya menjadi proses demokrasi yang bertujuan memilih pemimpin masa depan dengan cara baik. 

Untuk mengambil keputusan terbaik, masyarakat harusnya memilih dalam situasi tenang, damai, dan kondusif. 

"Saya berharap rakyat leluasa memilih pemimpinnya tanpa dipengaruhi oleh kelompok-kelompok, apalagi kelompok yang berusaha memecah belah masyarakat," tegas mantan Panglima ABRI itu.  (rmol)