MOMENTUM, Bandarlampung--Aliansi Masyarakat Peduli Bandar Lampung (AMPBL) sambangi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung pada Rabu (23-10-2024).

Kedatangan AMPBL itu untuk menyampaikan penolakan terhadap pembangunan Tugu Pagoda Chinatown yang berlokasi  di Jalan Ikan Hiu, Kelurahan Pesawahan Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandarlampung.

AMPBL sepakat mengkritisi serta mengusulkan agar Pemkot Bandarlampung dan DPRD segera melakukan evaluasi ulang terhadap konsep pembangunan Chinatown dan menggantinya dengan program pembangunan Teluk Betung City uang terintegrasi, serta melakukan perubahan nama dan ornamental tugu Pagoda Chinatown.

Penasehat hukum AMPBL, Gunawan mengatakan terkait hal ini pihaknya akan mengadukan gugatan citezen lausuit, yakni gugatan yang diajukan warga negara untuk menuntut keadilan terhadap pemerintah.

“Kami memahami dan menyadari tidak segampang itu mengubah sebuah keputusan. Maka, kami akan mengajukan gugatan citezen lausuit ke pengadilan tentang kelalaian pemerintah terhadap warga negaranya, kami akan menggugat Walikota, Dinas PU, Dinas Perhubungan, biro keuangan termasuk DPD kota Bandarlampung,” bebernya.

Gunawan menjelaskan bahwa dalam gugatan tersebut pihaknya meminta perubahan nama dan bentuk bangunan yang seharusnya memiliki nilai sejarah.

“Kita minta tugu Chinatown ini dirubah menjadi tugu Krakatau karena kalau tugu Krakatau ini ada fakta hukum dan fakta sejarahnya, bukan hanya namanya saja, tapi bangunannya harus di ubah,” paparnya.

Dia menyayangkan kelalaian pemerintah yang membuat tugu pagoda yang dianggap tidak relevansi, dan pihaknya menganggap kebijakan pemerintah ini salah.

“Kita tidak benci, dan kami tidak marah dengan golongan tersebut, kami bukan orang-orang intoleran, tapi kebijakan pemerintah ini yang salah. Kenapa pemerintah lalai membuat tugu itu, kenapa tidak tugu Krakatau? Kan ada sejarahnya, di daerah itu pernah tenggelam, daerah itu adalah fasilitas umum yang tidak boleh digunakan untuk fasilitas golongan tertentu dan kepentingan pribadi,” tegasnya.

Menurutnya, gugatan ini lebih ke perdata yakni hanya meminta perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot Bandarlampung.

”Gugatan kita arahnya lebih ke perdata, kita tidak meminta kerugian material walaupun secara material kita ada kerugian dimana kita sudah membayar pajak namun digunakan untuk hal yang tidak benar dimana pembangunan itu dibangun di fasilitas umum, boleh bangun pagoda ditempat yang benar,”jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Gunawan mengapresiasi sikap dari Pj walikota Bandarlampung yang akan menghentikan sementara proses pembangunan.

“Sudah bagus kalau di hentikan. Dan ketika gugatan ini sudah masuk ke pengadilan ya memang harus dihentikan , tidak bisa diganti ornamen itu basa basi,” katanya. 

Dalam rapat, Pj Walikota Bandarlampung, Budhi Darmawan mengatakan, untuk pergantian nama yang disusulkan AMPBL  telah kami setujui,  namun untuk perubahan struktur bentuk bangunan akan dilakukan kajian lagi bersama jajaranya.

Dia juga memerintahkan kepada dinas pekerjaan umum kota bandar Lampung untuk menghentikan sementara pembangunan tersebut.(**)