MOMENTUM, Bandarlampung--Badan Penyelenggara Haji (BPH) mendorong agar asrama haji diaktifkan sebagai pusat kegiatan ekonomi.

Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, asrama haji bisa berperan dalam menggerakkan ekonomi lokal.

"Potensi ekonomi dari asrama haji itu luar biasa. Ini dapat menjadi penggerak ekonomi lokal, sekaligus meningkatkan kenyamanan jemaah," kata Dahnil di Aula Arofah, Asrama Haji Rajabasa, Lampung, Senin (2-12-2024).

Menurut dia, membangun ekosistem ekonomi juga bisa mendukung kelancaraan penyelenggaraan ibadah haji.

Selain itu, Dahnil juga menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji. 

Revisi itu telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang bertujuan untuk memperjelas peran BP Haji dalam penyelenggaraan ibadah haji secara penuh pada 2026.

Dahnil menyebutkan bahwa penyelenggaraan haji memiliki dampak ekonomi yang besar, terutama di sektor peternakan dan penyediaan makanan. 

"Sebagian besar jemaah Indonesia memanfaatkan layanan hewan kurban dari dalam negeri. Jika ini dikelola dengan baik, bisa membantu program gizi nasional," jelasnya.

Ia mencontohkan, dengan jumlah jamaah haji yang mencapai 200 ribu orang setiap tahun, dampaknya terhadap sektor peternakan bisa sangat signifikan.

Dia menjelaskan BPH juga terus menggandeng berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, untuk mendapatkan masukan terkait kebijakan haji. 

"Stakeholder utama dari ekosistem haji ini adalah ormas Islam, termasuk Muhammadiyah dan NU. Kami ingin memastikan bahwa perspektif mereka turut menjadi bagian dalam kebijakan penyelenggaraan haji," tuturnya.

BPH juga berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem penyelenggaraan ibadah haji dengan berorientasi pada kemaslahatan umat. 

"Segala upaya ini untuk memastikan ibadah haji menjadi lebih baik dari sisi pelayanan, efisiensi, dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat luas," tutupnya. (**)