MOMENTUM, Bandarlampung – Lembaga Administrasi Negara (LAN) menegaskan persoalan lingkungan hidup kini telah menjadi isu strategis yang harus menjadi perhatian seluruh sektor pemerintahan, bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas teknis.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN LAN, Army Winarty, saat pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV di Gedung Pusiban, Bandarlampung, Selasa (14/7/2026).

Menurut Army, perubahan iklim telah memengaruhi berbagai sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, energi, ketahanan pangan hingga tata kelola pemerintahan.

"Lingkungan hidup hari ini adalah isu pembangunan, isu ekonomi, isu fiskal, isu keamanan manusia, isu kesehatan, isu energi, sekaligus isu tata kelola pemerintahan," katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), Indonesia menghadapi dampak nyata perubahan iklim berupa peningkatan cuaca ekstrem, perubahan pola curah hujan, hingga ancaman terhadap kawasan pesisir.

Kondisi tersebut, kata dia, menuntut pemerintah tidak lagi mengandalkan penanganan bencana yang bersifat reaktif, tetapi menyusun kebijakan berbasis data untuk memperkuat mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Army juga menekankan pentingnya kepemimpinan adaptif dalam menghadapi persoalan lingkungan. Menurutnya, banyak persoalan ekologis tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan teknis, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan perubahan cara berpikir birokrasi.

Ia mencontohkan persoalan banjir yang tidak cukup diselesaikan dengan membangun drainase, tetapi harus dibarengi penataan ruang, perlindungan kawasan resapan, koordinasi antarlembaga, serta perubahan perilaku masyarakat.

Melalui PKN Tingkat II, para pejabat diharapkan mampu mengubah paradigma birokrasi dari yang bersifat sektoral menjadi kolaboratif, serta dari sekadar memenuhi administrasi menuju penciptaan nilai publik yang nyata.

"Birokrasi masa depan tidak membutuhkan pemimpin yang hanya nyaman dengan rutinitas. Yang dibutuhkan adalah pemimpin adaptif yang berani berinovasi dan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan kelas dunia demi kesejahteraan masyarakat," tegas Army.(*)