Harianmomentum.com--Kerja keras kelompok penyelenggara pemilihan suara (KPPS) tidak seimbang dengan resiko yang dihadapi, bahkan indikasi pemotongan honor dari pekerjaan 24 jam tanpa henti mulai mencuat di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI Tangamus, Chandra Irawansyah pada Sabtu (27-4-2019).

"Banyak Ketua KPPS yang mengeluhkan adanya pemotongan honor mereka pada Pemilu 17 April lalu," ujar Chandra.

Tidak tanggumg-tanggung, kata dia, potongan rata-rata berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp1,2 juta per tempat pemungutan suara (TPS) se Kabupaten Tanggamus.

Chandra menambahkan yang seharusnya setiap TPS menerima anggaran sebesar Rp2,8 juta, namun mereka hanya menerima antara Rp1,9 juta hingga Rp1,8 juta.

"Mappilu sangat mengecam adanya indikasi pemotongan honor penyelenggara pemilu di tingkat TPS itu, karena sangat melenceng dari harapan terselenggaranya pesta demokrasi yang diharapkan jujur dan bersih," ujarnya.

Itukan dana operasional mereka, jangan sampai diganggu. "Honor itu tidak seberapa dengan kewajiban yang harus dipenuhi, bahkan sampai ada KPPS sakit akibat menjalankan tugas tersebut," tegasnya.

Agus Pana, KPPS 01 Pekon (Desa) Guring dan Dohari KPPS 04 Pekon Guring, keduanya hanya menerima dana operasional masing-masing tak lebih dari Rp1,4 juta. “Serah terima uangnya tidak pakai kuitansi, hanya kertas biasa itu juga seperti bukan kuitansi. Saya ingat yang kasih PPS sebelum pemilu. Saya terima-terima saja,” tutur Agus Pana KPPS 01 Pekon (Desa) Guring.

Ternyata, kata dia, pemotongan hampir merata di 1.970 TPS di 21 Kecamatan se Kabupaten Tanggamus.

Menanggapi persoalan itu, Ketua KPU Tanggamus, Otto Yuri Saputra mengaku belum mengetahui adanya dugaan pemotongan honor KPPS di wilayah setempat.

"Saya belum tahu permasalahan ini (pemotongan honor), kalau memang benar pasti akan kita tindak tegas," kata Otto.

Bahkan, Ketua KPU Tanggamus itu mengancam memecat hingga pengembalian dana operasional KPPS yang telah dipotong alias tidak sesuai aturannya.

"Sanksinya pemecatan dan anggaran yamg dipotong harus dikembalikan kepada KPPS," ujarnya menegaskan.(glh/jal)