MOMENTUM, Bandarlampung--Soal wacana penghapusan tenaga kontrak (honorer), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih akan melakukan pembahasan terlebih dahulu.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Lukman, tugas pemprov sangat banyak, sedangkan pegawainya terbatas.
"Nanti akan kita bahas dulu. Tapi kita ini kekurangan pegawai (PNS), sedangkan tugasnya banyak. Formasi yang diberikan pusat tidak mencukupi," kata Lukman, Kamis (23-1-2020).
Karena itu, Lukman menyatakan akan tetap menggunakan tenaga honorer, karena memang masih dibutuhkan di tiap-tiap instansi. "Sementara kita teruskan dulu yang sudah ada, karena memang dibutuhkan juga. Tapi kalau dari pusat menginstruksikan harus dilaksanakan, maka akan kita lakukan," tuturnya.
Senada, Gubernur Arinal Djunaidi mengatakan jika memang dibutuhkan maka tenaga honorer masih tetap dipertahankan. "Tapi kalau keinginan pribadi, sedangkan di instansi jumlahnya berlebihan itu perlu ada pertimbangan," ujarnya.
Gubernur menjelaskan penataan yang baik adalah belanja langsung lebih besar dari pada tidak langsung. "Kalau belanja langsung itu untuk pembangunan. Sedangkan belanja tidak langsung itu untuk gaji dan sebagainya," tuturnya.
Karena itu, gubernur menyebut akan mengkaji terlebih dahulu, apakah tenaga honorer masih dibutuhkan atau tidak. (adw)
Editor: Harian Momentum
