MOMENTUM, Bandarlampung-- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung diminta segera berbenah. Jika tidak, tunggakan hutang belanja akan semakin membengkak.

Solusinya, harus ada rasionalisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021.

Hal itu ditegaskan Ginda Ansori, Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, Senin (7-6-2021).

Menurut dia, hutang pemkot Rp736 miliar saat ini merupakan akumulasi hutang belanja dari tiga tahun sebelumnya.

“Persoalan itu (hutang, red) diakibatkan membengkaknya belanja proyek setiap tahun. Sementara target pendapatan tidak pernah terealisasi,” kata Ginda.

Baca Juga: Hutang Belanja Pemkot Kian Membengkak, Jumlahnya Rp736 Miliar Lebih

Solusinya, pemkot harus segera memangkas anggaran belanja. Sehingga, komponen APBD bisa seimbang. Tidak defisit. “Kurangi belanja proyek. Lebih baik fokus lunasi hutang dulu,” tegasnya.

Ginda juga menganggap selama ini pemkot telah menipu rekanan (pihak ketiga). “Fenomena hutang pemkot ini cukup menarik. Proyeknya ada. Anggarannya pun tercantum dalam APBD. Ditenderkan lalu dikerjakan. Tapi giliran pencairan duitnya nggak ada,” kata Ginda.

Lucunya lagi, rekanan langganan pemkot tetap saja mau mengerjakan proyek tersebut. Padahal kondisi keuangannya lagi paceklik.

“Persoalan ini harus menjadi perhatian semua pihak. Karena menyangkut keberlangsungan pembangunan di ibukota provinsi Lampung,” jelasnya.

Baca Juga: Berhutang Rp736 Miliar, Mantan Wakil Walikota Kritik Kebijakan Pemkot

Karena itu, dia berharap, pemkot segera menata dan menyelesaikan hutang tersebut dengan baik, sehingga APBD tidak semakin terpuruk.

"Bila perlu berkonsultasi dengan para ahli yang berkompeten di bidangnya. Sehingga anggaran yang ada lebih mengedepankan skala prioritas," harapnya. (**)

Laporan: Vino Anggi Wijaya

Editor: Andi Panjaitan