MOMENTUM, Bandarlampung--Konflik antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandarlampung dikhawatirkan dapat menyebabkan tertundanya program pembangunan di kota Tapis Berseri.

"Konflik ini jangan berlarut-larut, harus segera diselesaikan. Dalam hal ini saya tidak bisa intervensi, karena itu saya serahkan sepenuhnya kepada fraksi Demokrat di DPRD kota," ujar Ketua DPC Partai Demokrat Bandarlampung, Budiman AS, Rabu (23-6-2021). 

Baca Juga: Anggota DPRD Keluar dari Rapat Paripurna, Wiyadi: Saya Datang Terlambat Tadi

Anggota DPRD Provinsi Lampung itu menuturkan, selama menjadi ketua DPRD Bandarlampung 10 tahun lalu, selalu berkoordinasi dengan baik dengan seluruh anggota fraksi lain dalam mengambil keputusan maupun menetapkan suatu regulasi. 

"Pemimpin itu dalam mengambil keputusan harus berdasarkan kolektif kolegial, tidak boleh arogan," kata dia. 

Dengan kisruh seperti ini, lanjut Budiman, rakyat juga yang akan terkena imbasnya. Sebab, program-program yang nantinya menyentuh rakyat akan terhambat.

Sementara Ketua DPD Golkar kota Bandarlampung Yuhadi mengatakan, konflik di DPRD tidak ada kaitannya dengan eksekutif atau walikota. 

"Kami mendukung program pembangunan kota bandarlampung," tegasnya.

Ketua Komisi III DPRD kota Bandarlampung itu menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk tidak akan pernah menghambat laju pembangunan kota Bandarlampung, terutama untuk kesejahteraan rakyat.

Terkait konflik tersebut, kata Yuhadi, pihaknya mempersoalkan pola kepemimpinan Wiyadi yang dinilai cenderung otoriter.(**)

Laporan: Ira Widya

Editor: Agus Setyawan