MOMENTUM, Bandarlampung--Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memastikan program pemutiham pajak kendaraan bermotor (PKB) tidak diperpanjang.

Kepala Bapenda Lampung Adi Erlansyah mengatakan, program yang dilaksanakan sejak April hingga September itu harus diselesaikan terlebih dahulu.

"Jadi kita selesaikan dulu yang ini sampai September. Nanti kita bicarakan lagi, bukan perpanjangan namanya," kata Adi kepada harianmomentum.com, Senin (27-9-2021).

Menurut dia, program yang dilaksanakan selama enam bulan itu telah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) dan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Kalau mau mengadakan lagi maka kita harus buat pergub baru. Buat program baru, tidak ada perpanjangan namanya," terangnya.

Selain itu, dia mengatakan, untuk melaksanakan program pemutihan PKB harus dilihat potensi dan memiliki alasan untuk diusulkan ke Kemendagri.

"Kemarin kan alasan kita karena masyarakat yang terdampak covid-19. Harus ada persetujuan mendagri lagi. Kita juga konsultasi ke BPK dulu," jelasnya.

Terlebih, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, program pemutihan tersebut menghilangkan potensi pajak yang ada.

"Yang tadinya orang nunggak lima tahun, dengan program ini hanya bayar satu tahun. Artinya yang empat tahunnya hilang," sebutnya.

Meski demikian, dia mengungkapkan, Samsat menambah jam kerja menjelang penutupan program pemutihan PKB tersebut.

Mengingat banyaknya masyarakat yang mengikuti program tersebut menjelang hari-hari terakhir.

"Ya mulai Senin ini kita perpanjang jam kerjanya. Tapi sampai jam berapanya itu menyesuaikan dengan kepolisian, Bank Lampung dan Jasa Raharja," sebutnya.

Dia mengungkapkan, pemasukkan dari program tersebut hingga 25 September 2021 mencapai lebih dari Rp50 miliar.

"Jadi memang meningkat drastis. Dari bulan Agustus sudah mulai meningkat. Tapi bulan ini sudah lebih dari Rp50 miliar," sebutnya. (**)

Laporan/Editor: Agung DW