MOMENTUM, Bandarlampung--Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung diajak untuk ikut berperan aktif dalam mewujudkan program perempuan berjaya.

Hal itu disampaikan Gubernur Arinal Djunaidi saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) IV DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung, yang digelar di Ballroom Hotel Horison, pada Rabu (6-10-2021). 

"Saya berharap KPPI dapat bersinergis dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan Program Kerja ke-21 dari 33 Program Kerja Gubernur Lampung, yakni Perempuan Berjaya," ujarnya.

Program Berjaya merupakan upaya memandirikan perempuan secara ekonomi berbasis keluarga, pengarusutamaan gender dalam bidang politik, sosial budaya, ekonomi, serta pendampingan hukum bagi perempuan.

Gubernur Arinal menilai KPPI organisasi yang sangat bagus, independen, wadah aktivitas dan kreativitas perempuan lintas partai politik.

Untuk itu, gubernur pun berharap KPPI Lampung dapat berperan aktif dalam penanggulangan berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak. 

Adapun beberapa persoalan yang dimaksud, antara lain terkait perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Kita lihat ini juga menjadi tanggungjawab KPPI atau bukan. Kalau iya, mari kita sama-sama tanggulangi,” ujar Arinal.

Arinal juga mengaku akan memberikan support terhadap target KPPI dengan keterisian 30 persen perempuan di parlemen.

“Sebenarnya target 30 persen ini sudah lama. Kokohkan itu, saya perjuangkan dan akan bantu,” ujarnya. 

Arinal berharap, Musda IV tersebut dapat melahirkan kepengurusan yang berkualitas di masa mendatang dan membuat program kerja yang bermanfaat bagi provinsi Lampung.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri mengatakan, KPPI memang sejalan dengan misi Gubernur Lampung ’Perempuan Berdaya, Lampung Berjaya’.

“Kuota 30 persen perempuan di parlemen ini bisa meningkatkan kontribusi perempuan untuk ikut memperjuangkan haknya, dalam hal pendidikan, kesehatan dan ketahanan keluarga tentunya yang menjadi dasar,” kata dia.

Dia melanjutkan, KPPI Lampung juga sudah mengambil peran dengan saat ini, pihaknya bersama KPPI juga sedang merampungkan regulasi daerah yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

“Kalau levelnya di Provinsi kan lebih banyak ke regulasi. Saat ini perdanya masih diproses,” ungkapnya.

Diketahui, Nenden Tresna Nursari yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris, terpilih secara aklamasi, menjadi Ketua DPD KPPI Lampung untuk periode kepengurusan 2021 - 2026.

Nenden memaparkan, pasca kepengurusan dibentuk, pihaknya akan melakukan konsolidasi dan menjalankan proses pemberdayaan, serta pendidikan politik bagi perempuan-perempuan potensial yang nanti akan maju dalam pemilu. 

“Kemudian kita akan berusaha untuk audiensi kepada partai politik, untuk menawarkan bahwa ini adalah perempuan-perempuan potensial yang harus di support oleh partai politik untuk maju dalam pemilu 2024,” tuturnya.

Sementara Ketua DPD KPPI Provinsi Lampung Demisioner Apriliati berharap periode pengurus selanjutnya juga dapat menjalankan program kerja dengan baik. 

Menurut Apriliati, pihaknya telah menahkodai KPPI Provinsi Lampung sejak 2015. Dimulai dari KPPI hanya dua, yakni di kota Metro dan Bandarlampung. Kemudian bergerak terus sampai saat ini, DPC KPPI telah ada di 14 Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut Apriliati mengatakan, KPPI dalam lintas organisasi partai politik tidak mempermasalahkan warna dan partai politik, pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan serta melakukan pemberdayaan perempuan.

“Kami sepakat siapapun yang melanjutkan kepemimpinan harus tetap bersinergi dengan provinsi Lampung. Karena kegiatan KPPI semuanya dapat berjalan baik berkat peran dan bantuan pemerintah provinsi Lampung,” pungkasnya.(**)

Laporan: Ira Widya

Editor: Agus Setyawan