MOMENTUM, Bandarlampung--Pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung pada tahun 2022 diharapkan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Terlebih target pada 2022 mendatang kemantapan jalan mencapai 76,82 persen, bertambah 0,82 persen dari kondisi eksisting 76 persen kemantapan pada tahun 2021.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung Vittorio di Ruang Komisi IV DPRD Lampung, Rabu (24-11-2021).

Vittorio menyebutkan, utang jangka panjang senilai Rp569 miliar dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), serta anggaran Rp1,1 triliun lebih dari APBD untuk Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung harus memiliki benefit yang baik bagi sembilan juta warga Lampung.

“Rencana utang selama lima tahun kepada PT SMI guna pembiayaan pembangunan infrastruktur serta Rp1,1 triliun lebih dari APBD harus dipastikan mampu mengakselerasi atau mempercepat bangkitnya ekonomi rakyat, terutama dimasa pandemi dan pasca pandemi," ujar Vittorio.

Anggota legislatif PKS Dapil Lampung Tengah ini menambahkan, hutang jangka panjang tersebut juga diharapkan mampu mengurangi inefisiensi proses distribusi barang dan jasa serta pertukaran sumberdaya dan mobilitas manusia di wilayah Provinsi Lampung.

Vittorio mengingatkan, alokasi APBD yang mengcover 52 KM pembangunan jalan serta 67 KM ruas jalan yang ditangani lewat pinjaman dari PT SMI, diharapkan implementasinya dilakukan secara baik.

Sebab, hal ini telah menjadi komitmen segenap pemangku kebijakan dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang baik di Provinsi Lampung.

“Tentu saja, atensi besar dari Gubernur Lampung begitu diharapkan, mengingat komitmen infrastruktur Lampung Berjaya telah berkali-kali diucapkan pada berbagai kesempatan. Atensi itu tidak hanya pada aspek kerangka perencanaan, dan lebih penting adalah  pada tataran implementasi,” ungkap Vittorio.

Mantan aktivis mahasiswa ini melanjutkan, atensi besar gubernur terhadap infrastruktur harus direalisasikan pada seberapa tepat penentuan titik-titik prioritas pembangunan jalan di 1.693 KM, 99 ruas dan 16 koridor jalan provinsi, serta seberapa baik kualitas pengerjaan, sehingga efektif mengurangi beban anggaran di tahun berikutnya. (*)

Laporan: Ira
Editor: M Furqon.