Guru Honorer Sampaikan Aspirasi ke Bupati Lamsel

img
Bupati Lamsel Nanang Ermanto bersama pengurus GTKHNK35+ kabupaten setempat

MOMENTUM, Kalianda--Organisasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori usia 35 tahun ke atas (GTKHNK35+) menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. 

Aspirasi agar pemkab setempat mengusulkan penambahan kuota penerimaan pegawaai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) itu disampaikan saat audensi dengan Bupati Nanang Ermanto, 24 Desember 2021. 

“Poin aspirasi yang kami sampaikan yaitu bagaimana tersedianya formasi pada rekrutmen PPPK tahun 2022. Jadi formasi yang diusulkan itu sebanyak mungkin. Karena bisa membuka peluang kami guru honorer di Lampung Selatan lolos seleksi PPPK,” kata Ketua GTKHNK35+ Kabupaten Lamsel Slamet Riyono

Menurut Riyono, berdasarkan aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 28 Tahun 2021, kunci guru honorer bisa lulus PPPK adalah tersedianya formasi di sekolah induk yang bersangkutan.

“Jika tidak ada formasi di sekolah induk, maka sulit sekali bagi kami guru honorer untuk bisa lolos pada seleksi PPPK mendatang,” teragn guru SDN 7 Karanganyar itu.

Dia berharap, Pemkab Lamsel lebih memperhatikan nasib guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun.

“Semoga insentif kami bisa ditingkatkan untuk tahap selanjuntya. Kami juga berharap bisa diberi payung hukum berupa SK Bupati atau SK Dinas. Karena itu, salah satu syarat kami bisa ikut mendaftar PPG, syaratnya harus punya SK Bupati,” harapnya. 

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Nanang Ermanto berjanji akan berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru honorer.

“Aspirasi yang disampaikan akan menjadi masukan untuk kami. Saya akan berupaya bagaimana membangun Lampung Selatan menjadi daerah yang mandiri dengan menggali potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Termasuk meningkatkan kesejahteraan para guru honrer,” kata Nanang.

Menurut Nanang, perbedaan nilai insetif guru honorer, salah satunya disebabkan perbedaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap daerah.

Karena itu, bupati akan berupaya bagaimana pemerintah daerah punya kemandirian untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk mensejahterakan masyarakat, khsusunya para guru honorer.

“Ini (kemandirian) kuncinya. Kita gali potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Maka saya berjanji akan mencari jalan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer tahun depan. Kepala Sekolah juga harus punya perhatian terhadap guru-gurunya,” ungkapnya. (**)

Laporan: endri

Editor: munizar






Editor: Harian Momentum





Leave a Comment

Tags Berita

Featured Videos