MOMENTUM, Trimurjo -- Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Musa Ahmad meresmikan Gerakan Door To Door (Gedor) Validasi dan Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kecamatan Trimurjo, Kamis (31-3-2022).

Progam Gedor DTKS yang dilakukan dengan cara mendatangi rumah ke rumah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos), ini diklaim sebagai program perdana di Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kelurahan Simbarwaringin, Trimurjo itu dihadiri Koordinator Bidang Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos RI Bambang Krido Wibowo, Kadis Sosial Lamteng Haris Fadillah, serta seluruh pendamping program keluarga harapan (PKH) se-Kabupaten Lamteng.

Pada kesempatan itu, Bupati Musa menjelaskan, program Gedor DTKS merupakan langkah pemerintah untuk memperbaiki carut-marutnya data KPM bansos yang dinilai masih belum tepat sasaran.

“Hari ini kita di Lamteng, yang dimulai dari Kecamatan Trimurjo, berupaya memeperbaiki atau memvalidasi data-data masyarakat kita di sini. Yang kita harapkan dapat menjadi lebih baik lagi kedepan, dan tentunya bantuan-bantuan dari pemerintah bisa jatuh ke warga yang memang betul-betul layak mendaptkan bantuan,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia Pemkab Lamteng ini berharap program gedor DTKS dapat diterima oleh semua KPM bansos.

Terutama kepada KPM yang merasa sudah mampu, agar legowo dengan melakukan graduasi mandiri (mengundurkan diri) dari program pemerintah tersebut.

Kepala Dinas Sosial Lampung Tengah, Haris Fadillah mengungkapakan, bahwa program Gedor DTKS bertujuan memverifikasi dan memvalidasi data DTKS yang ada untuk memperbaiki dengan cara mengunjungi dari satu rumah kerumah KPM yang lain.

“Dan tentunya dengan program ini kita bisa langsung melihat berdasarkan data faktual, artinya kondisi yang ada dari KPM yang ada, apakah yang bersangkutan itu memang layak atau sudah tidak layak untuk mendapatkan bantuan kembali,” ungkapnya.

Mantan Kadis PU Pengairan Lamteng ini berharap dengan adanya program Gedor DTKS bisa mendapatkan data yang benar-benar valid, akurat dan faktual sesuai kondisi yang ada di lapangan.

“Karena kita akan mencoba melihat sesuatu secara faktual, sebab selama ini data yang kita dapat itulah yang kita pakai. Dan selama ini masih banyak mendapat protes dari warga masyarakat, ada warga yang seyogyanya tidak dapat masih dapat, tapi yang seharusnya dapat tapi tidak dapat,” tambahnya.

Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan agar bisa melakukan graduasi mandiri dengan legowo.

“Mau tidak mau, suka tidak suka harus legowo, karena kita akan berikan kesempatan kepada masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan bantuan ini,” katanya. (*)