Harianmomentum.com--Koalisi Lampung Kece yang terdiri dari Hanura, Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terancam bubar.

 

Hal itu disampaikan Ketua Tim Penjaringan Daerah Hanura Lampung Yozi Rizal saat menyambut kedatangan Tim Safari Lintas Sumatera DPP di Begadang Resto Bandarlampung, Rabu (29/11) malam.

 

Yozi mengatakan, koalisi tersebut terbentuk karena rujukan dari rekomendasi yang dikeluarkan untuk Mustafa dan Helmi Hasan.

 

"Koalisi itu kan terbentuk sebagai rujukan dari rekomendasi yang Hanura keluarkan pada beberapa lalu," ujar Yozi.

 

Sehingga, lanjut dia, apabila terjadi perubahan pada pasangan yang diusung Hanura, maka kemungkinan rekomendasi tersebut pun akan berubah.

 

"Kalau berubah, ya itu nanti kita akan lihat apakah tetap bersama koalisi tersebut atau dengan koalisi yang lain," tegasnya.

 

Meski begitu, dia melanjutkan, keputusan tersebut berada di tangan DPP Partai Hanura.

 

Dia menyatakan, DPD Hanura Lampung hanya akan mengikuti apa saja hasil keputusan tersebut.

 

"Saya kira ini ranahnya sudah DPP ya. Saya tidak ingin melangkahi mereka. Yang jelas, apapun nanti perubahannya kita siap ikuti," tuturnya.

 

Menurut dia, DPP Hanura telah resmi mengeluarkan rekomendasi yang bersamaan dengan formulir B1.KWK yang digunakan untuk mendaftar di KPU.

 

Namun, dia menambahkan, saat di tengah perjalanan, terjadi perubahan untuk mengganti isi dalam rekomendasi itu.

 

"DPP kan sudah menerbitkan SK dalam bentuk B1.KWK dan siap mendaftar di KPU, tapi tiba-tiba terjadi perubahan yang ingin merubah isi di dalamnya," terangnya.

 

Atas dasar tersebutlah, DPD Hanura menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada DPP.

 

Sementara, terkait pembahasan masalah wakil, dia mengaku bahwa Koalisi Lampung Kece belum pernah membahas masalah pengganti Helmi Hasan.

 

Dia menilai, jika muncul nama Ahmad Jajuli sebagai wakil Mustafa, maka itu hanyalah keinginan dari PKS.

 

"Hingga saat ini belum ada pembahasan untuk masalah wakil. Tapi tiba-tiba muncul nama lain, ya namanya juga keinginan. Kita tidak bisa mencampuri urusan partai lain," terangnya. (adw)